Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), mengklaim angka kemiskinan dan stunting di Sulbar mengalami penurunan sepanjang 2025. Capaian tersebut disebut sebagai hasil pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu).
Hal itu disampaikan Gubernur SDK saat memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Program Pastipadu di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (2/6/2026). Program Pastipadu itu dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah, instansi vertikal, Baznas, dan pelaku usaha.
Rapat dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta sejumlah mitra terkait, di antaranya Baznas, BKKBN, BPS, dan kalangan dunia usaha. Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan program yang telah dan akan dijalankan untuk mempercepat penurunan stunting dan kemiskinan.
Sementara instansi pendukung dan pelaku usaha menyampaikan komitmen untuk terlibat dalam pelaksanaan program secara terpadu.
SDK menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam upaya menekan dua persoalan sosial tersebut.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” kata SDK.
Ia menilai hasil kerja sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan stunting di Sulawesi Barat.
“Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” ujarnya.
Atas dasar capaian tersebut, Pemprov Sulbar akan melanjutkan sekaligus memperkuat Program Pastipadu pada tahun-tahun mendatang.
“Olehnya itu kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan, dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPS, kemudian dari BKKBN,” lanjutnya.
Menurut SDK, penggunaan data yang akurat menjadi landasan utama dalam menentukan sasaran program agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan efektif.
“Sehingga dengan demikian pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” tutupnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum konsolidasi untuk menyelaraskan seluruh program penanganan kemiskinan dan stunting agar berjalan terukur dan menyasar masyarakat yang membutuhkan. (*)
