Mamuju, Mesakada.com – DPRD Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari BPK RI, Rabu (11/6/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulbar ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, didampingi unsur pimpinan Abdul Halim. Hadir pula Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga, Staf Ahli BPK RI Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, jajaran Forkopimda, serta perwakilan BPK RI Sulbar.
Dalam sambutannya, Munandar menyampaikan apresiasi atas kinerja BPK RI yang terus menjaga komitmen dalam melakukan audit secara cermat dan profesional. Menurutnya, hasil pemeriksaan ini menjadi acuan penting bagi DPRD dan Pemprov dalam memperkuat pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Ini bukan sekadar laporan formal, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh,” ujar Munandar.
Pada kesempatan itu, BPK RI secara resmi menyerahkan LHP atas LKPD Sulbar 2024. Hasilnya, Pemprov Sulbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Opini ini menegaskan bahwa laporan keuangan Pemprov telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.
Munandar menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti tanpa catatan.
“Alhamdulillah, Sulbar kembali meraih WTP. Tapi tentu masih ada catatan dari BPK yang harus menjadi perhatian bersama, agar tata kelola keuangan semakin baik ke depan,” ujarnya usai rapat.
Selain laporan LKPD, BPK RI juga memaparkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang menyoroti berbagai aspek penting. Mulai dari kepatuhan terhadap penggunaan anggaran, pengelolaan aset, hingga efektivitas pelaksanaan program strategis daerah.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga menyampaikan komitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari BPK RI.
“Kami akan pastikan seluruh perangkat daerah segera merespons setiap temuan. Karena akuntabilitas dan efektivitas anggaran adalah fondasi pembangunan berkelanjutan yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
DPRD Sulbar juga menegaskan akan mengawal rekomendasi BPK melalui rapat-rapat internal dan koordinasi lintas sektor. Semua pihak sepakat, tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat harus terus menjadi tujuan bersama. (*)
