Mamuju, Mesakada.com — Pimpinan DPRD Sulbar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar agar lebih selektif dan adaptif dalam menyusun program. Prioritaskan kebutuhan masyarakat Sulbar.
Hal itu sebagai respons DPRD Sulbar juga terkait kondisi fiskal daerah yang berkurang imbas berkurangnya alokasi dana Transfer Ke Daerah (TKD) ke Sulbar.
Ketua DPRD Sulbar, Amalia Fitri Aras mengungkapkan, semua pihak mesti berpacu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis menjaga kemandirian fiskal daerah.
Menurut dia, optimalisasi potensi daerah, peningkatan kinerja sektor-sektor unggulan, serta inovasi dalam pengelolaan pendapatan menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah di tengah tantangan keterbatasan anggaran.
“DPRD bersama pemerintah provinsi harus saling mendukung, baik dalam penganggaran, pengawasan, maupun penyusunan kebijakan, agar program-program nasional, termasuk Asta Cita, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Amalia, usai bertemu dengan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Rabu (29/4/2026).
Dalam dialog tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, khususnya di tingkat pemerintah daerah Sulbar dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah pusat.
Amalia menekankan, pemerintah daerah perlu aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa program pemerintah pusat merupakan langkah konkret untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, memperkuat ekonomi, serta mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Gubernur SDK menyambut baik komitmen DPRD dalam memperkuat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa implementasi Asta Cita di daerah membutuhkan kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif, agar setiap program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Diharapkan kolaborasi antara DPRD dan Pemprov Sulbar semakin solid dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan program-program pemerintah pusat, khususnya Asta Cita, dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
