Mamuju, Mesakada.com — Upaya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju mendapat angin segar dari Komisi II DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemkab Mamuju, Selasa (23/6/2026), Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan dukungannya terhadap usulan transformasi Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju.
Menurut Dede Yusuf, usulan dari Mamuju memiliki karakteristik berbeda dibanding ratusan usulan DOB lainnya yang selama ini masuk ke Komisi II DPR RI. Jika sebagian besar daerah mengusulkan pemekaran wilayah baru, Mamuju justru mengusulkan perubahan status ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dari kabupaten menjadi kota.
“Yang diminta bukanlah berbicara soal pemekaran baru, tetapi merubah ibu kota Sulbar dari kabupaten menjadi kota. Artinya mentransformasikan kabupaten menjadi kota,” ujar Dede Yusuf dalam pertemuan tersebut.
Ia menilai, setelah 22 tahun Sulawesi Barat berdiri sebagai provinsi, sudah saatnya memiliki ibu kota yang lebih fokus pada pembangunan kawasan perkotaan. Menurutnya, pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, hingga kebutuhan pelayanan publik menjadi alasan kuat yang mendukung transformasi tersebut.
“Atas dasar itu kami mendukung untuk didorong kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, agar segera memasukkannya dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Daerah Otonomi Baru,” katanya.
Dede bahkan menyebut jika proses kajian pemerintah berjalan sesuai rencana, berbagai usulan DOB yang sedang dibahas, termasuk Kota Mamuju, dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi perjuangan panjang pembentukan Kota Mamuju yang selama ini terus diperjuangkan pemerintah daerah.
Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengaku semakin optimistis. Ia mengatakan Pemkab Mamuju telah menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, mulai dari pembangunan kantor Balai Kota, penyusunan kajian akademik terbaru, hingga dukungan administrasi dan persetujuan kepala daerah.
“Ini adalah cita-cita dan harapan kita semua, dan mimpi saya secara pribadi maupun sebagai Bupati Mamuju, agar Kota Mamuju bisa kita wujudkan pada periode kepemimpinan saya sebagai bupati,” ujar Sutinah.
Sutinah berharap dukungan dari DPR RI dan pemerintah pusat dapat mempercepat terwujudnya Kota Mamuju sebagai ibu kota Sulbar. Menurutnya, perubahan status tersebut akan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di daerah. (*)
