Makassar, Mesakada.com — Di tengah upaya pemerintah menjaga keberlangsungan layanan kesehatan universal, BPJS Kesehatan menekankan bahwa keberhasilan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan semata soal angka kepesertaan atau inovasi teknologi, melainkan juga hasil dari sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, termasuk insan pers.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Media Workshop bersama Fasilitas Kesehatan dan Insan Pers yang digelar di Makassar. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Rahmad Asri Ritonga, menegaskan pentingnya kemitraan strategis antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dan media dalam memperkuat pemahaman publik terhadap program JKN.
“Kami percaya, program ini tidak cukup hanya ditopang oleh kualitas pelayanan kesehatan semata, tetapi juga oleh keterbukaan informasi dan kemitraan yang kokoh dengan pers,” ujarnya, Rabu 21 Mei.
Dalam forum yang berlangsung hangat tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan berbagai capaian serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program JKN, terutama di wilayah kerja Kedeputian Wilayah IX, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Asri menjelaskan, pihaknya secara rutin menginisiasi dialog terbuka dengan berbagai pihak, termasuk insan media, sebagai wujud keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan program. Tujuannya tidak lain untuk menjembatani informasi sekaligus membangun partisipasi publik yang aktif.
“Melalui karya jurnalistik yang cermat dan bertanggung jawab, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang Program JKN, berbagai inovasi yang kami hadirkan, termasuk tantangan-tantangan yang kami hadapi di lapangan,” tambahnya.
Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah peserta JKN di wilayah kerja Kedeputian Wilayah IX telah mencapai 15,655 juta jiwa per April 2025, setara dengan 99,3 persen total penduduk empat provinsi. Angka tersebut menjadi cerminan kerja keras dan komitmen dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.
Tak hanya dari sisi jumlah peserta, ketersediaan fasilitas kesehatan juga menjadi pilar penting. Tercatat 2.020 fasilitas kesehatan telah bermitra dengan BPJS Kesehatan di wilayah ini, terdiri dari 1.807 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 213 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
“Aspek transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam mengelola Program JKN dengan cakupan peserta sebesar itu. Oleh karena itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan bagian integral dari komitmen pelayanan kami,” tegas Asri.
Pentingnya kolaborasi juga ditegaskan oleh Direktur Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Andi Muhammad Ichsan. Menurutnya, kualitas layanan hanya bisa dicapai jika seluruh elemen saling mendukung, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Kualitas layanan kepada peserta JKN menjadi prioritas utama. Berbagai strategi telah kami terapkan, termasuk penerapan teknologi digital untuk mempercepat transformasi layanan serta meningkatkan keterbukaan dan integrasi data pasien,” ujarnya.
Upaya tersebut membuahkan hasil nyata. RS Unhas berhasil memangkas waktu tunggu pasien hingga 40 persen dan meraih Juara 3 dalam kategori pemanfaatan antrean online di aplikasi Mobile JKN.
Tak hanya rumah sakit besar, klinik tingkat pertama juga menunjukkan peran penting dalam menopang layanan dasar JKN. Ahmad Asy’ Arie, Pimpinan Klinik Azka Nadhifah, menekankan perlunya komunikasi yang efektif dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan peserta.
“Kami percaya bahwa pelayanan yang berkualitas kepada peserta JKN bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dengan strategi bersama dan implementasi yang tepat, kami yakin dapat terus mendukung keberlangsungan Program JKN,” pungkasnya.
Melalui forum seperti ini, BPJS Kesehatan tidak hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga membuka ruang evaluasi dan penyempurnaan. (*)
