Mamuju, Mesakada.com – Sebanyak 5.250 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dialokasikan pemerintah pusat untuk Provinsi Sulawesi Barat pada 2026. Program ini diprioritaskan bagi masyarakat yang telah masuk dalam basis data pemerintah dengan kategori Desil 1 hingga Desil 4.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan BSPS 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Jumat (10/7/2026).
Pemerintah daerah tidak lagi melakukan pendataan dari awal. Data calon penerima telah tersedia di pemerintah pusat dan akan dikirim kembali oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 15 Juli 2026 untuk dilakukan verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten. Proses tersebut harus diselesaikan paling lambat 15 Agustus 2026.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Disperkimtanhub) Sulbar, Maddareski Salatin mengatakan, pemerintah kabupaten diminta bergerak cepat menyelesaikan verifikasi agar kuota BSPS yang diterima Sulbar tidak berkurang.
“Alokasi BSPS sudah dirinci untuk masing-masing kabupaten dan kini memasuki tahapan verifikasi. Jika ada kabupaten yang tidak mampu menyelesaikan verifikasi atau tidak dapat menyerap kuota yang diberikan, maka kuota tersebut akan dialihkan ke daerah lain. Karena itu, kami berharap seluruh pemerintah kabupaten segera menuntaskan proses ini,” kata Maddareski, Jumat (10/7/2026).
Ia menjelaskan, sasaran BSPS merupakan masyarakat yang masuk Desil 1 hingga Desil 4, sehingga verifikasi daerah difokuskan untuk memastikan data yang telah disiapkan pemerintah pusat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Secara nasional, pemerintah mengalokasikan 400 ribu unit BSPS pada 2026, dengan Sulawesi Barat memperoleh jatah 5.250 unit yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data.
Maddareski berharap sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat memastikan seluruh kuota terserap optimal sehingga masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang lebih layak huni, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. (*)
