Mamuju, Mesakada.com – Sebanyak lebih dari 35 ribu anak di Sulbar masih tidak bersekolah. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Disiplin Anggaran Menuju Sulbar Mandiri yang digelar di Aula Kantor Perwakilan BPKP Sulbar, Senin (6/7/2026).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana mengatakan, persoalan pendidikan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar masih tertinggal di angka 71, di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 75.
“Memang ada perubahan yang cukup signifikan dibandingkan 10 sampai 30 tahun lalu, tetapi kita masih menghadapi tantangan besar dalam konektivitas dan distribusi logistik,” kata Junda.
Selain tingginya angka anak tidak sekolah, Sulbar juga masih menghadapi persoalan stunting yang berada di kisaran 35 persen.
Menurut Junda, kedua indikator tersebut menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. FGD yang diikuti Kepala Pendapatan Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKPD se-Sulbar itu juga membahas strategi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan fiskal daerah.
Dalam paparannya, Junda mengungkapkan angka kemiskinan Sulbar masih berada di 10,1 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun menjadi 5–6 persen pada 2030 melalui RPJMD dengan penurunan sekitar 1 persen setiap tahun.
Di sisi fiskal, APBD Sulbar 2026 tercatat sebesar Rp1,8 triliun.
Namun, sekitar 72 persen masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Kemandirian fiskal daerah baru mencapai sekitar 27,2 persen dengan PAD sekitar Rp580 miliar per tahun.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang terbatas ini bisa digunakan secara efektif dan efisien, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” beber Junda.
Meski demikian, Junda menilai Sulbar memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, mulai dari sektor kelautan, perikanan, energi, hingga sumber daya mineral yang belum tergarap secara optimal.
Ia berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi pengawas dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)
