Polewali, Mesakada.com — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), mulai mengancam aktivitas masyarakat yang bergantung pada bahan bakar tersebut, terutama petani dan nelayan. Di sektor pertanian, kebutuhan Solar tidak kecil.
Dengan luas lahan sawah mencapai 33.832 hektare, kebutuhan Solar petani di Polman diperkirakan mencapai 1,05 juta liter per tahun untuk mendukung pengolahan lahan. Artinya, Solar menjadi salah satu penunjang penting produksi pertanian di daerah yang memiliki puluhan ribu hektare lahan sawah tersebut.
Ketika pasokan dan akses BBM bersubsidi terganggu, aktivitas petani dalam mengolah lahan ikut berpotensi terhambat. Persoalan itu menjadi perhatian DPRD Polman. DPRD menggelar rapat lintas komisi yang melibatkan Komisi I dan II bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kepolisian, pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta mahasiswa HMI Cabang Polman, Selasa (15/9/2026).
Rapat membahas persoalan distribusi Solar bersubsidi yang dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat. Dua langkah darurat kemudian disepakati, yakni membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM untuk mengawasi SPBU dan jalur perbatasan serta mengusulkan penambahan kuota Solar kepada pemerintah pusat melalui BPH Migas.
Kebutuhan Solar untuk sektor pertanian tersebut belum sepenuhnya diimbangi kemudahan akses di lapangan. Petani masih menghadapi berbagai persoalan saat hendak memperoleh BBM bersubsidi, termasuk kendala teknis pada sistem pemindaian barcode di SPBU yang disebut terkadang terkunci.
Selain petani, nelayan juga menghadapi persoalan serupa. Bahkan, keterbatasan Solar bagi nelayan dinilai memiliki risiko lebih serius karena aktivitas mereka berlangsung jauh dari daratan. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Polman dalam rapat mengingatkan kondisi kritis yang dapat dihadapi nelayan ketika kehabisan BBM saat berada di laut.
“Nelayan memiliki kondisi kritis yang berbeda dari petani. Jika nelayan kehabisan BBM di tengah laut, mereka tidak dapat kembali ke darat. Kecukupan BBM sangat krusial,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Polman, Amir, turut menyoroti sulitnya nelayan mendapatkan Solar bersubsidi. Ia meminta pengelola SPBU memberi perhatian terhadap kebutuhan nelayan agar aktivitas perikanan tidak ikut terganggu akibat persoalan distribusi BBM.
Di tengah keterbatasan pasokan, dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan Solar bersubsidi juga mencuat dalam rapat.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, meminta aparat kepolisian memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang diduga berulang kali mengisi Solar bersubsidi.
Ia menyoroti kendaraan seperti dump truck yang disebut mengisi BBM setiap hari tanpa membawa muatan serta angkutan umum yang mengisi BBM tanpa membawa penumpang.
“Kami menyoroti indikasi penyimpangan dump truck yang mengisi BBM tiap hari tanpa membawa muatan dan angkutan umum yang mengisi BBM tanpa penumpang. Ini harus ditertibkan,” tegas Amiruddin.
Menurut Amiruddin, pengawasan juga harus memastikan armada pelayanan publik tetap mendapatkan akses BBM sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak ikut terdampak.
Sementara itu, Dinas Perindagkop dan UMKM Polman menyebut pembatasan pembelian dilakukan sebagai upaya pemerataan di tengah terbatasnya pasokan.
Saat ini, alokasi Solar dari Pertamina disebut hanya sekitar 8.000 liter per hari untuk setiap SPBU. Pemerintah Kabupaten Polman juga tengah mengkaji penerapan aturan pembatasan berdasarkan pelat nomor ganjil-genap untuk mengurai antrean dan mengatur distribusi BBM.
Usai rapat, Kasat Intel Polres Polman bersama perwakilan mahasiswa HMI langsung turun ke lapangan melakukan penyisiran terhadap aktivitas pengecer BBM yang diduga menjual Solar bersubsidi dengan harga di atas kewajaran.
Langkah tersebut menjadi respons awal atas keluhan masyarakat sekaligus upaya menekan potensi penyimpangan dalam distribusi Solar bersubsidi. DPRD Polman berharap pembentukan Satgas Pengawasan BBM tidak berhenti pada rapat dan rekomendasi.
Pengawasan di SPBU maupun jalur distribusi diharapkan memastikan Solar bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan 33.832 hektare sawah yang membutuhkan sekitar 1,05 juta liter Solar per tahun, kebutuhan BBM tidak sekadar persoalan antrean di SPBU. (ifn/ajs)
