Mamuju, Mesakada.com – Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menangani stunting dan kemiskinan ekstrem mendapat dukungan sektor swasta. Sebanyak 14 perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu menyatakan siap berpartisipasi dalam Program Penanganan dan Pencegahan Stunting dan Miskin Ekstrem Terpadu (Pastipadu) melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Komitmen tersebut disampaikan saat rapat fasilitasi Pastipadu yang dipimpin Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, di Ruang Oval Kantor Gubernur, Jumat (12/9/2025).
Perusahaan sawit akan melakukan intervensi di 14 desa baru yang sebelumnya tidak termasuk dalam lokus Pastipadu. Dengan tambahan ini, total desa sasaran program pada 2025–2026 meningkat menjadi 86 desa, dari yang semula 72 desa. Tahun ini, tim pemerintah menargetkan intervensi di 12 desa, sementara pada 2026 mendatang sebanyak 60 desa.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan pentingnya peran swasta dalam mempercepat penanganan masalah mendasar masyarakat. Ia mengungkapkan angka stunting di Sulbar masih cukup tinggi, yakni 35 persen, sedangkan kemiskinan ekstrem meski sudah turun, masih berada di level 1,4 persen.
“Kalau ada orang yang tidak makan satu hari, saya berdosa. Pemimpin itu berdosa. Karena itu saya minta perusahaan sawit menjaga wilayah operasionalnya agar bebas stunting dan miskin ekstrem,” tegasnya.
Suhardi meminta setiap perusahaan mengintervensi satu desa di sekitar perkebunannya, termasuk memastikan buruh, petani plasma, dan masyarakat sekitar kebun sawit terbebas dari stunting maupun kekurangan gizi.
Ia juga menekankan, perusahaan tidak perlu menyetor dana ke pemerintah, tetapi langsung melakukan intervensi secara mandiri dengan pengawasan tim Pastipadu.
“Kalau tuntas mereka mengintervensi, maka beban pemerintah berkurang. Saya minta di wilayah kerja perusahaan tidak boleh ada ibu hamil kekurangan gizi, tidak boleh ada stunting, dan tidak boleh ada kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (*)
