Polman, Mesakada.com – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga mengungkapkan, bahwa perjuangan pemekaran daerah otonom baru (DOB) Balanipa sudah hampir tuntas secara administrasi.
Namun, masih ada satu kendala utama yang belum diselesaikan, yakni penandatanganan batas wilayah antara Balanipa dan Majene. Proses ini dijadwalkan rampung pada paripurna minggu depan.
“Secara administrasi sudah hampir lengkap, hanya tinggal penandatanganan batas wilayah yang belum selesai. Itu yang masih jadi kendala,” jelasnya.
Wagub juga mengingatkan agar proses pemekaran tidak dicemari praktik transaksional. Menurutnya, pemekaran adalah hak masyarakat, bukan komoditas politik.
“Jangan ada yang meminta atau menggunakan uang untuk meloloskan pemekaran ini. Perjuangan harus murni dan benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salim menyebut bahwa sebelumnya sebanyak 90 daerah telah disetujui masuk paripurna, sementara Balanipa termasuk dalam 86 daerah berikutnya. Namun, keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah pusat hanya mampu mengakomodasi sebagian usulan.
“Kita tahu, kendala utama adalah keterbatasan anggaran negara. Karena itu kita perlu melobi Komisi II DPR RI serta kementerian terkait dengan strategi komunikasi yang tepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia pun menyerukan persatuan seluruh elemen mulai dari anggota DPR RI, DPD, Ketua DPRD provinsi dan kabupaten, hingga kepala daerah agar bersinergi memperjuangkan aspirasi masyarakat Balanipa.
“Jangan sampai kesalahan sebelumnya terulang. Mari bersatu, perbaiki strategi, dan kawal pemekaran ini demi kesejahteraan masyarakat Balanipa,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut, Ketua Komite Aksi Pembentukan Kabupaten Balanipa secara resmi menyerahkan dokumen usulan pembentukan kabupaten baru kepada Wagub Sulbar.
Penyerahan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk terus memperjuangkan pemekaran, meski masih menghadapi kendala administratif dan keterbatasan anggaran negara. (*)
