Mamuju, Mesakada.com – Tim Terpadu Pengendalian dan Evaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan di Sulbar, mengagendakan turun ke lokasi tambang pasir yang bermasalah dan berdialog dengan masyarakat, pekan depan.
Hal tersebut diketahui usai rapat tertutup yang dipimpin Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, di Ruang Oval, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 23 Mei.
Rapat tim terpadu itu membahas persoalan sektor pertambangan, khusunya di tiga perusahaan tambang yang kini berpolemik, yakni PT Jaya Pasir Andalan, PT Alam Sumber Rezeki, dan PT Yakuza Tolelo Nusantara.
“Tentunya kita turun ke lapangan. Pada saat kita turun, tentu ada dialog. Ini nanti akan dilaporkan ke gubernur untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Ketua Tim Terpadu, Amujib, usai rapat tertutup di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Jumat 23 Mei.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya transparansi dan penegakan regulasi di sektor pertambangan. Amujib menegaskan, pendekatan persuasif akan diutamakan dalam kunjungan ke lapangan.
“Tidak ada kesan menggunakan atribut apa. Tapi kita melakukan persuasif dan memberikan pemahaman,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa tim akan dibekali dengan pemahaman teknis seputar perizinan, baik dari sisi regulasi maupun dokumen administratif yang telah diterbitkan.
Menurut dia, ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), untuk mengevaluasi seluruh IUP secara menyeluruh dan bertahap.
“Tim terpadu ini adalah komitmen gubernur dalam meluruskan seluruh proses perizinan tambang di provinsi Sulbar,” ujarnya.
Ke depan, tim ini direncanakan akan mengevaluasi sekitar 140-an IUP yang telah ada. Namun saat ini, mereka akan fokus terlebih dahulu menyelesaikan tiga persoalan tambang yang paling krusial. (*)
