Mamuju, Mesakada.com — Pemkab Mamuju bersiap mengambil langkah tegas terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dianggap tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Evaluasi akan dilakukan menyusul banyaknya laporan dan keluhan tentang ketidakhadiran dan rendahnya kinerja sebagian PPPK.
“Sangat miris sebab pengangkatan PPPK yang diharapkan menjadi penunjang tugas birokrasi pada layanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat, seperti guru dan tenaga kesehatan, justru menjadi beban, karena sebagian tidak bekerja sesuai dengan ekspektasi,” tegas Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, saat membuka Forum OPD dalam rangka penyusunan RKPD 2026, di Aula Kantor Bupati, Rabu 16 April.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah telah memangkas belanja strategis, termasuk infrastruktur, demi menyiapkan gaji miliaran rupiah untuk membayar ribuan PPPK.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, muncul fenomena pegawai siluman, yang tak tampak di tempat tugas, tapi rutin muncul dalam daftar gaji.
Pemerintah daerah pun mulai meminta keterlibatan para camat dan kepala desa untuk turut memantau keberadaan dan kinerja PPPK yang bertugas di wilayah mereka. Laporan dari lapangan akan menjadi dasar penilaian untuk memperpanjang atau menghentikan kontrak.
“Para camat maupun kepala desa untuk memberikan laporan terhadap kinerja PPPK yang bertugas di wilayahnya untuk dievaluasi, dan akan diberi sanksi tegas dengan tidak lagi memperpanjang SK terhadap mereka yang malas,” tambahnya.
Langkah ini menjadi sinyal peringatan keras bahwa status PPPK, tidak bisa lagi dianggap sebagai posisi aman tanpa kewajiban yang sebanding.
Di saat daerah mengorbankan pembangunan demi menggaji pegawai, publik tentu berharap balasannya bukan absensi, melainkan pelayanan yang nyata. (*)
