Mamuju, Mesakada.com – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengungkap tantangan Pemkab Mamuju dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, pemerintah pusat mendorong daerah menggenjot PAD, namun sejumlah sumber pendapatan justru dibatasi.
Sutinah menyebut salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dapat dinaikkan. Padahal, tarif PBB di Kabupaten Mamuju terakhir naik pada 2013 saat Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) masih menjabat Bupati Mamuju.
“Kita diminta pemerintah pusat ayo naikkan PAD, hanya di satu sisi PBB tidak boleh naik. PBB Mamuju terakhir dinaikkan di zaman Pak SDK masih bupati 2013. Nah zamannya Pak Habsi tidak ada, periode pertama saya juga tidak ada. Baru kita mau naikkan ternyata tidak boleh,” kata Sutinah, Kamis (6/8/2026).
Selain PBB, Pemkab Mamuju juga diminta membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, BPHTB selama ini menjadi salah satu sumber PAD unggulan.
“Di BPHTB kita diminta agar bisa digratiskan, padahal BPHTB itu termasuk sumber PAD andalan pemerintah kabupaten. Tapi digratiskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tentu menurunkan PAD kami,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkab Mamuju kini mengandalkan sektor jasa, terutama pajak rumah makan dan hotel, sebagai salah satu sumber utama untuk meningkatkan PAD. (*)
