Mamuju, Mesakada.com — Cahaya jingga menyinari ruang gedung megah di pusat Kota Mamuju. Di dalam ruang seremonial Kantor Gubernur Sulbar, suasana dipenuhi formalitas, namun denyut harapan terasa kuat di antara para hadirin.
Muhammad Hamzih, Sekretaris DPRD Sulbar, resmi dilantik sebagai Pj Bupati Polewali Mandar (Polman). Sementara itu, Muhammad Zain tetap melanjutkan masa tugasnya sebagai Pj Bupati Mamasa setelah masa jabatannya diperpanjang.
Pelantikan yang digelar Senin 13 Januari, itu, bukan sekadar seremonial. Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, yang memimpin acara, menegaskan tugas berat menanti kedua penjabat ini.
Di hadapan hadirin dari OPD Pemprov Sulbar, DPRD provinsi dan kabupaten, hingga Forkopimda, Bahtiar menyampaikan amanat yang jelas: membangun kemandirian daerah.
“Beberapa komoditas pangan kita masih disuplai dari luar daerah. Saya minta fokus untuk mendorong peningkatan produksi lokal. Wujudkan kemandirian pangan di Sulbar,” ujar Bahtiar, tegas.
Harapan ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya swasembada.
Bahtiar juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dengan DPRD dan Forkopimda sebagai bagian dari fungsi koordinasi pemerintahan. Menurutnya, koordinasi yang kuat adalah kunci keberhasilan dalam pelayanan publik.
Pesan khusus disampaikan kepada Muhammad Hamzih terkait salah satu masalah krusial di Polman.
“Persoalan sampah harus segera diselesaikan. Ingat, bukan soal lamanya Anda menjabat, tapi seberapa nyata hasil kerja Anda. Fokuslah pada hal-hal prioritas,” katanya, memberi arahan langsung kepada pejabat yang baru dilantik.
Di sisi lain, apresiasi disampaikan kepada Muhammad Zain atas keberhasilannya mengawal Pemilu dan Pilkada yang berjalan aman dan sukses. Meski diperpanjang, tugasnya tetap menuntut keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat dan penguatan kemandirian daerah.
Pelantikan ini menjadi pengingat bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan, tetapi amanah yang melekat dengan tanggung jawab. Fungsi seorang penjabat bukan hanya memimpin, tetapi memastikan setiap langkah kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
