Mamuju, Mesakada.com – Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulbar, Senin (29/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG yang dinilai memberikan dampak besar bagi masyarakat, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun perekonomian daerah.
Massa yang sebelumnya berkumpul di kawasan Landscape Mamuju kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Sulbar. Mereka membawa spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian, mendesak pemerintah dan DPRD agar terus mendukung pelaksanaan program MBG serta memperkuat pengawasan dan tata kelolanya.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rara Kalista, menegaskan kehadiran mereka bukan untuk meminta belas kasihan ataupun menolak Program MBG. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi agar seluruh pemangku kepentingan melihat besarnya manfaat yang telah dihadirkan program tersebut bagi masyarakat Sulawesi Barat.
“Hari ini kami hadir bukan untuk meminta belas kasihan. Kami juga tidak hadir untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis. Kami hadir untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan membuka mata dan melihat betapa besar dampak Program MBG bagi masyarakat Sulbar. Kami hadir membawa data, membawa harapan, dan membawa aspirasi ribuan masyarakat Sulawesi Barat yang merasakan manfaat program ini,” ujar Rara Kalista.
Dalam penyampaiannya, Rara menjelaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga telah menciptakan peluang ekonomi baru di Sulbar.
Ia menyebutkan, Sulbar diproyeksikan memiliki 137 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika setiap SPPG mempekerjakan rata-rata 47 orang, maka akan tercipta sekitar 6.439 lapangan kerja langsung. Selain itu, ekosistem MBG juga diperkirakan mampu menciptakan sedikitnya 4.110 lapangan kerja tidak langsung di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, transportasi, distribusi hingga jasa pendukung lainnya.
“Artinya ada sekitar 10.549 lapangan pekerjaan yang bergantung pada ekosistem MBG. Apakah 10.549 lapangan pekerjaan ini bukan sesuatu yang layak dipertahankan, diperkuat, dan dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar?” katanya.
Menurut Rara, besarnya manfaat program tersebut juga terlihat dari potensi perputaran ekonomi daerah. Berdasarkan perhitungan mereka, satu SPPG melayani rata-rata 3.000 penerima manfaat dengan biaya Rp10 ribu per porsi. Jika dikalikan dengan seluruh SPPG di Sulbar, maka potensi perputaran uang mencapai sekitar Rp90,42 miliar setiap bulanatau sekitar Rp1,085 triliun dalam setahun.
Dana tersebut, kata dia, berpotensi menghidupkan berbagai sektor ekonomi masyarakat mulai dari petani padi, petani sayur, peternak ayam dan telur, nelayan, koperasi, pelaku UMKM hingga penyedia jasa transportasi.
“Ini bukan angka kecil. Ini adalah uang yang berpotensi berputar di Sulawesi Barat setiap tahun, menghidupkan ekonomi rakyat dari desa hingga kota. Yang harus kita lakukan bukan menghentikan program ini, tetapi mengoptimalkan rantai pasok lokal agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Selain dampak ekonomi, massa juga menilai Program MBG menjadi pendorong penguatan sektor pangan daerah. Dengan estimasi sekitar 411 ribu penerima manfaat, kebutuhan pangan setiap hari diperkirakan mencapai sekitar 41 ton beras, 411 ribu butir telur, 20 ton sayuran, 20 ton buah, serta sekitar 20 ton ikan dan daging ayam.
Mereka menilai kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang besar bagi petani, nelayan, dan peternak lokal apabila seluruh rantai pasok dipenuhi dari produk Sulbar.
Di sisi lain, Rara menekankan bahwa manfaat program MBG juga dirasakan langsung oleh keluarga penerima manfaat. Menurutnya, masih banyak anak sekolah yang datang tanpa sarapan atau tidak memiliki uang jajan sehingga keberadaan MBG menjadi penopang kebutuhan gizi mereka.
“Bagi mereka, MBG bukan sekadar makan siang. MBG adalah energi untuk belajar, kesempatan memperoleh gizi yang sama, dan harapan untuk tumbuh sehat dan cerdas,” ucapnya.
Ia juga menyebut program tersebut membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga. Dengan nilai makanan sekitar Rp10 ribu per hari, setiap anak dapat menghemat sekitar Rp220 ribu per bulan. Jika dalam satu keluarga terdapat tiga anak penerima manfaat, maka penghematan bisa mencapai sekitar Rp660 ribu setiap bulan yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya.
Meski demikian, massa mengakui pelaksanaan MBG masih memiliki sejumlah kekurangan, mulai dari aspek pengawasan, tata kelola, infrastruktur hingga rantai pasok. Namun mereka menilai hal tersebut bukan alasan untuk menghentikan program.
“Kekurangan bukan alasan untuk menghentikan program. Kekurangan adalah alasan untuk memperbaiki program, melakukan evaluasi bersama, dan memperkuat pengawasan. Tidak ada program besar yang langsung sempurna sejak hari pertama,” tegas Rara.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar. Mereka meminta MBG dipandang sebagai program strategis pembangunan ekonomi daerah, membentuk tim koordinasi dan pengawasan MBG tingkat provinsi, membentuk satuan tugas penguatan rantai pasok lokal, memperkuat dukungan kepada petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM, serta mendorong kebijakan yang mengutamakan penggunaan produk lokal dalam pelaksanaan MBG.
Mereka juga menyerukan agar Program MBG terus dikawal dan dioptimalkan karena dinilai bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi baru di Sulawesi Barat.
“Apabila 137 SPPG di Sulbar mampu menggerakkan lebih dari Rp1,085 triliun ekonomi daerah setiap tahun dan menciptakan lebih dari 10.549 lapangan kerja, maka sesungguhnya MBG bukan lagi sekadar program makan bergizi. MBG telah menjadi instrumen pembangunan ekonomi baru Sulawesi Barat. Tugas kita bukan menghentikannya, tetapi memperbaiki, mengevaluasi, mengawasi, dan mengoptimalkannya,” tutup Rara. (ajs)
