Mamuju, Mesakada.com — Pemkab Mamuju mengevaluasi pelaksanaan intervensi spesifik stunting bidang kesehatan Tahun 2026. Evaluasi tersebut menyoroti capaian pengukuran balita sebagai salah satu dasar untuk menentukan arah penanganan stunting di setiap wilayah kerja Puskesmas.
Berdasarkan data pengukuran balita Agustus 2026, terdapat 22.627 sasaran balita di Kabupaten Mamuju. Namun, dari jumlah tersebut baru 1.661 balita yang telah diukur. Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat pelaksanaan intervensi stunting di tingkat Puskesmas.
Evaluasi digelar di Aula Kantor Bupati Mamuju, Sabtu (26/9/2026), dan diikuti jajaran Dinas Kesehatan, seluruh Kepala Puskesmas serta pengelola program kesehatan se-Kabupaten Mamuju.
Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana menegaskan, angka capaian tidak cukup hanya dibandingkan antarwilayah. Menurutnya, setiap data harus dibaca lebih jauh untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan dan menentukan intervensi yang tepat.
“Ketika menemukan kasus stunting, kita harus tahu pasti bagaimana kondisi anaknya, tempat tinggalnya, faktor risikonya, hingga perkembangan setelah diberi intervensi. Data pengukuran ini harus menjadi panduan prioritas pelayanan di setiap wilayah kerja Puskesmas,” tegasnya.
Ia meminta tenaga kesehatan dan pemangku kepentingan merespons setiap temuan berdasarkan kondisi masing-masing anak. Data, kata dia, harus mampu menunjukkan siapa yang membutuhkan intervensi, faktor risiko yang dihadapi, serta perkembangan anak setelah mendapatkan penanganan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju menyebut evaluasi tersebut mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Forum tersebut digunakan untuk mengevaluasi capaian intervensi spesifik, mengidentifikasi kendala dan menyusun langkah tindak lanjut yang terukur.
“Intervensi spesifik di bidang kesehatan memiliki peran vital dalam pencegahan dan penanganan stunting, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita. Kegiatan evaluasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas program maupun lintas sektor,” ujarnya.
Yuki menambahkan, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Pencegahan kasus baru menjadi persoalan penting yang harus diperkuat agar jumlah anak yang mengalami masalah pertumbuhan tidak terus bertambah.
“Hal mendasar yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana mencegah hadirnya kasus stunting baru di Kabupaten Mamuju. Ini adalah tugas mulia dan tanggungjawab kita bersama untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan optimal,” pungkasnya.
Evaluasi tersebut turut menghadirkan Ketua Tim Kerja Stunting Kementerian Kesehatan RI dan Ketua DPD PERSAGI Sulawesi Barat sebagai narasumber. Pemkab Mamuju mendorong hasil evaluasi berbasis data tersebut menjadi dasar penguatan intervensi di masing-masing Puskesmas. (*)
