Mamuju, Mesakada.com – Pemprov Sulbar menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 kepada DPRD Sulbar. Dalam pelaksanaan APBD tersebut, Pemprov Sulbar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Ranperda tersebut disampaikan Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka pada rapat paripurna DPRD Sulbar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi di Mamuju, Senin (29/6/2026).
Dalam penjelasannya, Junda menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 memuat berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, baik melalui program pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Berbagai capaian pembangunan yang sudah dicapai dan dilaksanakan pada tahun 2025, baik itu program pemerintah pusat maupun Pemprov Sulbar,” kata Junda.
Ia mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan DPRD Sulbar dan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah.
“Capaian ini hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov Sulbar dan dukungan penuh DPRD Sulbar, termasuk berbagai instansi turut andil dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Meski kembali meraih opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Junda menegaskan hal tersebut bukan menjadi akhir dari upaya perbaikan tata kelola keuangan. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK Sulbar akan tetap ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkelanjutan.
Menurutnya, tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi pemerintah daerah, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, pengelolaan fiskal dilakukan secara hati-hati, adaptif, dan terukur agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Mulai kebijakan efisiensi, dengan kebijakan fiskal ditempuh secara hati-hati, adaptif dan terukur agar keberlangsungan pelayanan publik tetap terjamin,” jelasnya.
Ke depan, Pemprov Sulbar berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Junda juga berharap sinergi antara Pemprov Sulbar dan DPRD terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami juga berharap kemitraan yang selama ini terbangun antara Pemprov dan DPRD Sulbar dapat terus diperkuat dalam mengawal setiap tahapan pembangunan daerah. Sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya. (ajs)
