Mamuju, Mesakada.com — Pemkab Mamuju menyiapkan menyiapkan anggaran Rp 2 miliar untuk perbaikan ruas jalan di Desa Bela dan Desa Kopeang di Kecamatan Tapalang. Namun upaya perbaikan disebut sulit karena sebagian wilayah masuk kawasan hutan lindung.
Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengungkapkan, perbaikan jalan tersebut kini mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahkan telah turun langsung ke lapangan bersama Dinas PUPR Mamuju untuk meninjau kondisi ruas jalan.
“Alhamdulillah sudah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Tim dari kementerian sudah turun bersama PUPR Mamuju untuk melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Sutinah, beberapa waktu lalu.
Selain intervensi pusat, Pemkab Mamuju juga mulai menyiapkan langkah awal melalui alokasi anggaran daerah. Dana sekitar Rp 2 miliar akan didorong masuk dalam perubahan APBD tahun ini sebagai upaya perbaikan awal di ruas Bela–Kopeang.
“Dari kami juga sudah menyiapkan sekitar Rp 2 miliar untuk perbaikan di perubahan anggaran. Harapannya intervensi dari kabupaten, provinsi, dan pusat bisa berjalan bersamaan,” katanya.
Meski demikian, Sutinah mengakui proses perbaikan tidak akan berjalan mudah. Salah satu kendala utama berada pada status sebagian ruas jalan yang masuk dalam kawasan lindung, sehingga membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, khususnya dalam hal pembebasan lahan.
“Di ruas tersebut memang ada beberapa titik yang masih kawasan lindung. Kami sudah meminta kementerian terkait agar bisa membantu pembebasan lahan di sepanjang jalur itu,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran, mengingat saat ini masih awal tahun sehingga peluang intervensi masih terbuka. Pemkab Mamuju, lanjutnya, akan mendorong penganggaran daerah melalui perubahan APBD sebagai bentuk komitmen awal.
Langkah ini menjadi respons lanjutan setelah sebelumnya Pemkab Mamuju mengakui keterbatasan kemampuan anggaran dalam menangani infrastruktur di wilayah terpencil. Kasus seorang ibu yang terpaksa melahirkan di tengah perjalanan akibat buruknya akses jalan di wilayah Bela–Kopeang menjadi penanda nyata urgensi perbaikan infrastruktur tersebut.
Meski perhatian pemerintah pusat mulai terlihat dan anggaran daerah telah disiapkan, perbaikan ruas Bela–Kopeang masih menghadapi tantangan panjang. Tanpa percepatan dukungan anggaran serta penyelesaian status lahan, persoalan akses di wilayah tersebut berpotensi kembali berulang dan terus membayangi keselamatan warga. (*)
