Mamuju, Mesakada.com — Proses penataan ulang pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sulbar mendekati tahap akhir. Tak hanya melibatkan pejabat provinsi, job fit kali ini juga diikuti sejumlah pejabat dari kabupaten.
Hal ini menandai upaya terbuka dan menyeluruh dalam menentukan calon pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulbar.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), telah menerima daftar nama hasil job fit yang disusun oleh Panitia Seleksi (Pansel), dan dalam waktu dekat akan menetapkan siapa yang akan menduduki kursi pimpinan OPD.
“Jadi proses job fit selesai 20 Mei. Kemudian, panitia berembuk dan hasilnya kita sudah rekomendasikan dan disampaikan ke gubernur, yang akan memilih dari alternatif-alternatif nama yang sudah kita dorong,” ujar Ketua Pansel Job Fit yang juga Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Senin 26 Mei.
Dari total 22 pejabat yang diundang, 20 di antaranya hadir mengikuti tahapan seleksi. Menariknya, terdapat juga peserta dari kabupaten yang ikut dalam seleksi ini.
Seleksi dilakukan melalui pemaparan makalah serta wawancara mendalam yang menilai kesesuaian peserta dengan jabatan yang sedang diemban, maupun potensi mereka untuk dipindah ke posisi lain.
“Yang dinilai dari wawancara itu adalah makalah, yang berkaitan dengan jabatannya saat ini. Kemudian dari diskusi itu kita melihat selain posisi yang sekarang, dia cocok di mana,” jelas Junda.
Ia mengungkapkan, jumlah kandidat untuk tiap posisi berbeda-beda. “Satu jabatan itu ada yang satu orang, ada yang tiga orang. Ada juga pejabat yang tidak direkomendasikan. Selebihnya kita menunggu penetapan gubernur, setelah itu kita berkoordinasi dengan BKN,” tambahnya.
Gubernur SulbarK menegaskan bahwa proses pengisian jabatan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Prosedurnya ketat, dan melibatkan izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Minta izin ke BKN, Kemendagri, setelah itu dilakukan job fit,” tegas Suhardi.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi di Sulbar harus mengarah pada pembentukan pemerintahan yang melayani rakyat, bukan sebaliknya.
“Kami telah menanamkan paradigma. Pemerintah kita ingin mendesain pemerintahan yang melayani, bukan dilayani,” pungkasnya. (*)
