Mamuju, Mesakada.com – Insiden meninggalnya Hendra, sopir Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sulbar yang tak tertangani saat dilarikan ke RSUD Sulbar, memicu gelombang kecaman publik.
Insiden ini bukan hanya soal satu nyawa, tetapi menggugah kembali persoalan klasik, lemahnya Standar Operasional Prosedur (SOP) di IGD rumah sakit milik pemerintah.
Hendra mengalami luka parah dan pendarahan hebat di bagian paha usai kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi, Salupangi, Mamuju, Senin 21 April. Namun saat tiba di RSUD Sulbar, ia tidak langsung mendapat penanganan medis karena alasan bed full. Beberapa saat kemudian, nyawanya tak tertolong.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulbar, dr Sita Harit Ibrahim menyatakan, keselamatan pasien dalam kasus kecelakaan pendarahan sangat bergantung pada kecepatan penanganan.
“Kasus kecelakaan dengan pendarahan, keselamatan dan keberhasilan tindakan sangat tergantung waktu penanganan. Jika terlambat akan berakibat fatal,” ujar dr Harit, Rabu 23 April.
Menurut dr Harit, rumah sakit harus memiliki SOP jelas dan tegas yang bisa dijalankan dalam kondisi penumpukan pasien.
“Saat itu harusnya ada SOP yang mengatur, bila ada penumpukan pasien dan ada kasus darurat, apa yang harus dilakukan oleh semua unsur yang berada di UGD,” jelasnya.
Ia menambahkan, SOP ini ditentukan oleh RS sendiri yang disesuaikan dengan panduan baku yang biasanya mengatur secara rinci tugas masing-masing, baik yang di tempat tersebut maupun dari manajemen RS. (*)
