Mamuju, Mesakada.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat heran melihat kondisi keuangan MUI Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang tak mendapat sokongan dana dari Pemerintah Provinsi Sulbar.
Sebagaimana MUI di provinsi lain, MUI Provinsi Sulbar juga mestinya mendapat dana hibah yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan operasional dan menjalankan program kerja yang telah disusun.
Ketua MUI Pusat, Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga (PRK), Amany Lubis menuturkan, pemerintah daerah mesti mengalokasikan dana hibah ke MUI di daerah, baik di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi.
Hal tersebut disampaikan Amany saat menghadiri kegiatan Monev & Silaturahmi MUI Provinsi Sulbar, di Grand Maleo Hotel and Convention Mamuju, Minggu (29/9/2024). Ia pun heran melihat kondisi keuangan MUI Sulbar yang tidak mendapat dukungan maksimal dari Pemprov Sulbar.
“Makanya saya heran, di Sulbar tidak ada alokasi dana untuk MUI Sulbar. Baik untuk kebutuhan renovasi kantor, operasional kantor, gaji staf dan sebagainya. Mestinya harus ada. Termasuk untuk menjalankan program berguna seperti pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat dan pemberdayaan ekonomi syariah,” ujar Amany.
Padahal, lanjut dia, MUI sebagai organisasi bisa menerima dana dari pemerintah daerah dan dana CSR dari perusahaan di wilayah tersebut. Dana-dana tersebut juga mesti dipertanggungjawabkan penggunaanya.
“Banyak pertanyaan apakah bisa minta dana dan fasilitas lain seperti di daerah lain? Itu bisa. MUI baiknya mengajukan permohonan fasilitas dan pendanaan yang diperlukan dan MUI juga harus mempertanggungjawabkan penggunaanya,” ujar Amany.
Ia pun berpesan pengurus MUI Sulbar harus aktif hadir dalam di setiap kegiatan Musrenbang daerah. Melalui Musrenbang, MUI Sulbar bisa mengusulkan program dan kebutuhannya. (js)
