Majene, Mesakada.com — Kabupaten Majene mendapatkan tambahan anggaran Rp200 miliar untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Tambahan anggaran tersebut antara lain dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan kebutuhan lainnya.
“Dengan demikian, persoalan pegawai di Kabupaten Majene selesai. Bahkan seluruh Provinsi Sulbar selesai persoalan pegawai. Kami juga sudah tambahkan untuk PPPK empat bulan dan sedikit juga yang lainnya,” kata Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah daerah saat ini masih menjadi tantangan sehingga pengalokasian anggaran harus dilakukan secara selektif. Meski demikian, Pemprov Sulbar tetap berkomitmen membantu pemerintah kabupaten yang membutuhkan dukungan anggaran.
SDK mengatakan, Pemprov Sulbar dan pemerintah kabupaten harus saling menopang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
“Alokasi anggaran, kalau tidak cukup sebagian dibantu oleh provinsi. Jadi kita saling menopang. Ada kabupaten yang kurang mampu, kita topang. Itulah kehadiran provinsi,” ujarnya.
Ia menambahkan dukungan anggaran kepada Majene juga mencakup pembangunan infrastruktur dan sejumlah ruas jalan. SDK berharap dukungan tersebut dapat membantu pemerintah daerah menjalankan pelayanan sekaligus mempercepat pembangunan di Kabupaten Majene.
Meski begitu, SDK mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan pemerintah dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia mengatakan pemerintah memiliki banyak agenda yang harus dikerjakan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga peningkatan sumber pendapatan masyarakat.
“Kita ingin membangun daerah ini dengan harapan kita yang sangat tinggi. Kita ingin menyelesaikan infrastruktur, masih banyak jalan kita yang belum baik. Kita ingin perbaiki semua sekolah supaya masa depan anak-anak kita terjamin. Kita juga ingin melayani kesehatan masyarakat dengan baik. Termasuk sumber-sumber pendapatan masyarakat kita ingin perbaiki,” kata SDK.
Namun, menurutnya, kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Kondisi tersebut juga berdampak pada jumlah bantuan peternakan yang dapat disalurkan kepada masyarakat tahun ini.
SDK mengatakan, pemerintah tidak mungkin memenuhi seluruh permintaan bantuan sekaligus karena anggaran yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Meski demikian, ia memastikan keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah menghentikan program pemberdayaan masyarakat. Program yang belum dapat diperluas tahun ini akan kembali didorong pada tahun berikutnya.
Salah satunya bantuan ternak kambing di Majene yang ditargetkan meningkat menjadi 30 kelompok penerima pada 2027. SDK juga menegaskan pemerintah provinsi akan terus membantu pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Alokasi anggaran, kalau tidak cukup sebagian dibantu oleh provinsi. Jadi kita saling menopang. Ada kabupaten yang kurang mampu, kita topang. Itulah kehadiran provinsi,” pungkasnya. (*)
