Mamuju, Mesakada.com – Kinerja Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sulawesi Barat hingga 30 Juni 2026 mengalami kontraksi sebesar 9,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi perlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Berdasarkan laporan APBN Regional Sulawesi Barat Semester I 2026, perlambatan penyaluran DAU terjadi karena hingga akhir Juni baru Pemkab Majene yang menerima penyaluran DAU Specific Grant (SG) untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pendanaan kelurahan.
Sementara itu, penyaluran DAK Fisik juga belum optimal akibat keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dari pemerintah daerah, khususnya untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan.
Di sisi lain, Belanja Negara di Sulbar hingga 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp4,55 triliun atau 51,71 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 4,37 persen (yoy) dan ditopang oleh meningkatnya Belanja Pemerintah Pusat (BPP), meski TKD masih mengalami kontraksi.
Belanja Pemerintah Pusat sendiri meningkat 38,27 persen (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh belanja pegawai yang tumbuh 29,04 persen, didominasi Kementerian Agama (kemenag) dan Polri, belanja barang dan jasa yang meningkat 22,94 persen dengan kontribusi terbesar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri, serta belanja modal yang melonjak 113,40 persen, terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.
Sementara dari sisi pendapatan, APBN Regional Sulbar mencatat realisasi sebesar Rp793,25 miliar atau 56,52 persen dari target hingga 30 Juni 2026. Capaian tersebut tumbuh 33,39 persen (yoy) berkat peningkatan penerimaan perpajakan menjadi Rp705,13 miliar atau 53,99 persen dari target.
Penerimaan perpajakan didominasi Bea Keluar sebesar Rp313,51 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp247,60 miliar. Penerimaan Bea Keluar meningkat 26,33 persen (yoy) seiring kenaikan harga referensi CPO dari USD856,38/MT pada Juni 2025 menjadi USD1.029,51/MT pada Juni 2026. Sementara penerimaan PPN melonjak 167,42 persen (yoy) yang didorong meningkatnya setoran dari wajib pajak instansi pemerintah.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp88,12 miliar atau 90,52 persen dari target. PNBP tersebut antara lain berasal dari pendapatan biaya pendidikan Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju sebesar Rp30,01 miliar, serta penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp8,19 miliar.
Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga Semester I 2026 dinilai masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah tantangan ekonomi global. Meski demikian, pemerintah menilai percepatan penyaluran Transfer ke Daerah, khususnya DAU dan DAK Fisik, menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan di daerah pada semester kedua tahun ini. (*)
