Mamuju, Mesakada.com – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), secara tegas menyatakan kesiapannya untuk mengurus langsung ke pemerintah pusat terkait pelepasan kawasan hutan lindung demi pencetakan sawah baru.
Hal itu disampaikan SDK saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Percepatan Kegiatan Survei, Investigasi, dan Desain (SID) cetak sawah di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 17 Juli 2025.
Rapat tersebut juga membahas konstruksi optimalisasi lahan dan capaian target Luas Tambah Tanam (LTT) di Sulbar.
“Yang penting jangan kawasan konservasi. Kalau hutan lindung, itu urusan saya. Nanti saya yang ke Jakarta,” tegas SDK.
SDK menyayangkan minimnya realisasi cetak sawah di 2025. Dari target 4.060 hektare sesuai anggaran DIPA, hanya sekitar 1.300 hektare yang sanggup dicetak. Salah satu penyebabnya adalah status lahan yang masuk kawasan hutan lindung.
“Kalau ini tidak diseriusi, tidak makan kita nanti,” ucapnya lantang.
Rencana pelepasan kawasan hutan lindung ini menjadi opsi strategis untuk mendukung program prioritas nasional ketahanan pangan.
SDK menargetkan produksi beras Sulbar bisa mencapai 203 ribu ton per tahun, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun di sisi lain, SDK juga menyoroti ancaman serius dari alih fungsi sawah menjadi kebun kelapa sawit.
“Banyak lahan yang sebenarnya bisa dicetak jadi sawah, tapi terhalang status kawasan. Nah, data potensi itu siapkan, kita bawa ke Jakarta untuk minta pelepasan. Demi kasih makan rakyat, kita lepas kawasan hutan. Tapi tentu, dengan batasan tertentu,” pungkasnya. (*)
