Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar terus menunjukkan keseriusan dalam mengakselerasi pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut tercermin dari capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang tergolong tinggi dan berada di jalur aman secara nasional.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu, 24 Desember 2025, secara daring melalui Zoom Meeting dan dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Dalam paparannya, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa hingga 23 Desember 2025, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Barat telah mencapai 90,39 persen, sementara realisasi belanja berada pada angka 84,60 persen. Angka tersebut menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran Pemprov Sulbar berada pada kategori jalur hijau (normal) dan sesuai dengan target nasional.
Bahkan, capaian realisasi belanja tersebut menempatkan Provinsi Sulawesi Barat masuk lima besar nasional, sebuah prestasi yang mencerminkan efektivitas perencanaan serta percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.
“Alhamdulillah, realisasi pendapatan dan belanja APBD kita sangat positif. Pendapatan sudah di atas 90 persen dan belanja menembus 84 persen. Ini menunjukkan roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik serta komitmen kuat dalam mengakselerasi pelaksanaan anggaran,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Rakor ini juga diikuti jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat, di antaranya Kepala BPKPD Sulbar Mohammad Ali Chandra beserta jajaran pejabat teknis dan fungsional.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa capaian realisasi pendapatan 90,39 persen dan belanja 84,60 persen merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga disiplin perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBD secara akuntabel.
Rakor evaluasi ini menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan APBD 2025 sekaligus bahan evaluasi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah ke depan, sejalan dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka–Salim S. Mengga, dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan, dan berpihak pada pelayanan publik. (rls)
