Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulbar yang dinilainya minim koordinasi dengan pemerintah daerah di Sulbar. Bahkan, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti perkembangan program tersebut karena Pemprov Sulbar hanya berperan sebagai fasilitator.
Menurut SDK, Pemprov Sulbar telah mendukung program tersebut dengan menyediakan lahan hibah dan aset pemerintah yang memungkinkan digunakan untuk pembangunan gerai maupun fasilitas KDKMP.
“Sekiranya para bupati sudah memfasilitasi tanah. Kami juga provinsi sudah memfasilitasi tanah hibah, aset-aset pemerintah provinsi yang memungkinkan untuk dibangun KDMP, kita sudah berikan,” kata SDK, Kamis (18/6/2026).
Namun demikian, ia menyoroti isu yang berkembang terkait besaran anggaran pembangunan KDKMP. SDK mengaku mendengar adanya informasi bahwa dari anggaran sebesar Rp 1,6 miliar, dana yang benar-benar sampai di lapangan diduga hanya berkisar Rp 800 juta hingga Rp 900 juta.
“Isunya liar, bapak-bapak dan saudara-saudara. Katanya anggaran Rp 1,6 miliar, tapi yang sampai perasaan Rp 800 juta, Rp 900 juta. I don’t know. Karena kami tidak pernah terlibat di dalam penyelenggaraan KDKMP. Kami hanya memfasilitasi,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, SDK juga mempertanyakan pemilihan lokasi pembangunan gerai KDKMP. Ia menilai ada gerai yang dibangun di lokasi strategis sehingga berpotensi berkembang, namun ada pula yang berada di lokasi yang kurang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apakah nanti gerai-gerai yang sudah terbangun itu ada di tempat strategis? Ada yang berada di tempat strategis yang memungkinkan untuk bisa berjalan. Dan ada juga yang pada tempat yang tidak strategis, bahkan dibangun pada tempat yang tidak ada orang. Apakah ini nanti juga akan bisa berfungsi? Saya tidak tahu,” ungkapnya.
SDK juga mengaku belum memperoleh informasi yang jelas terkait proses seleksi Manager KDKMP. Ia mempertanyakan apakah pemerintah kabupaten dilibatkan atau memberikan rekomendasi dalam proses tersebut.
“Kami dengar bahwa seleksi penerimaan pengelola KDMP sudah dijalankan. Siapa yang menjalankan kami tidak tahu. Bapak bupati apakah sudah tahu atau ada rekomendasi, ini kami tidak tahu,” katanya.
Karena itu, Pemprov Sulbar berencana mendengarkan masukan dari para bupati sebelum menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Nanti akan kita berikan pertimbangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi. Tentunya niat kita adalah untuk lebih baik. Kita ingin program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berjalan dengan baik dan sukses sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas SDK. (ajs)
