Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) mulai menyusun strategi menghadapi kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen yang akan berlaku pada 2027.
Gubernur menegaskan langkah antisipatif harus disiapkan sejak dini agar bisa meminimalisir pengurangan PPPK Pemprov Sulbar, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu. Menurutnya, isu ini menjadi fokus utama dalam berbagai forum pembahasan internal pemerintah daerah.
“Kita tidak hanya bersilaturahmi, tapi juga menyusun langkah-langkah strategis menghadapi 2027, khususnya terkait batas maksimal 30 persen belanja pegawai,” ujar SDK, saat open house di Rujab Gubernur, Minggu (22/3/2026).
Strategi utama yang kini disiapkan adalah memperkuat struktur fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov Sulbar tengah menggodok sejumlah kebijakan, termasuk penyusunan peraturan daerah (perda) baru yang membuka peluang sumber pendapatan tambahan.
“Ada strategi yang kita siapkan, salah satunya melalui perda untuk menambah sumber PAD. Kalau ini disetujui pemerintah pusat, akan segera kita jalankan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai krusial karena ruang fiskal daerah diprediksi semakin sempit. Di sisi lain, ketergantungan terhadap transfer pusat tidak bisa lagi menjadi sandaran utama.
“Transfer dari pusat tidak bisa kita harapkan meningkat. Bahkan dalam kondisi global, ada kemungkinan berkurang. Karena itu kita harus siapkan strategi sendiri,” tegasnya.
SDK menekankan, peningkatan PAD bukan sekadar opsi, melainkan strategi utama untuk menjaga keberlangsungan tenaga P3K di tengah tekanan kebijakan.
“Kalau PAD bisa kita tingkatkan, itu akan menjadi jalan untuk menyelamatkan pegawai kita, terutama PPPK,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah daerah kini juga tengah mengkaji potensi retribusi yang nilainya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 miliar. Skema pembagian antara kabupaten dan provinsi pun sedang disiapkan agar dampaknya maksimal terhadap peningkatan PAD.
Meski demikian, ia mengakui bahwa langkah yang diambil tidaklah mudah dan berpotensi menimbulkan konsekuensi berat.
“Ini keputusan yang pahit, baik bagi pemerintah maupun bagi pegawai. Tapi kita harus tetap menyusun strategi terbaik agar dampaknya bisa diminimalkan,” ujarnya. (ajs)
