Polewali, Mesakada,com – Dinas ESDM Sulbar mulai menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegah potensi kekurangan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan distribusi energi tetap lancar dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun perekonomian daerah.
Potensi kekurangan stok tersebut teridentifikasi berdasarkan hasil konsultasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kondisi itu dinilai perlu segera ditangani karena dapat memengaruhi pasokan BBM dan LPG di tingkat penyalur, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada energi bersubsidi untuk kebutuhan transportasi, usaha, dan rumah tangga.
Untuk merespons kondisi tersebut, Dinas ESDMSulbar bersama Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulbar, PT Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah organisasi perangkat daerah menggelar rapat koordinasi di Mamuju, Kamis (30/7/2026). Pertemuan difokuskan pada penyusunan langkah konkret agar pasokan energi tetap terjaga.
Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Sulbar, Husain Mansur, mengatakan koordinasi ini penting untuk memastikan kebutuhan BBM dan LPG masyarakat Polewali Mandar tetap terpenuhi sehingga tidak terjadi gangguan distribusi maupun kelangkaan di lapangan.
“Rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa ketersediaan BBM dan LPG di Polewali Mandar tetap terjaga,” kata Husain Mansur.
Sejumlah langkah strategis disepakati dalam rapat tersebut, di antaranya pemantauan stok secara berkala oleh pemerintah daerah bersama Pertamina, percepatan distribusi dan penyesuaian kuota sesuai kebutuhan masyarakat, pengawasan harga eceran tertinggi (HET) dan penyaluran subsidi agar tepat sasaran, serta penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan Pertamina.
Selain itu, Plt Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulbar, Firman, mengusulkan pembentukan tim pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat. Tim tersebut nantinya akan bekerja berdasarkan surat keputusan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG di lapangan.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjaga stabilitas pasokan energi sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap distribusi BBM dan LPG bersubsidi dapat tepat sasaran sekaligus mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan.
Dinas ESDM Sulbar menegaskan akan terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, pemerintah kabupaten, serta instansi terkait untuk memastikan pasokan energi di seluruh wilayah Sulawesi Barat tetap aman. Pemerintah berharap langkah antisipatif ini mampu menjaga kelancaran aktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
