Mamuju, Mesakada.com – DPRD Sulbar mengusulkan 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Usulan tersebut dibahas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulbar dalam rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Sulbar, Kamis (15/10/2026). Pembahasan difokuskan pada pematangan usulan sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Habsi Wahid, didampingi anggota Bapemperda Mulyadi Bintaha dan Muh. Qadafi. Sejumlah OPD terkait juga hadir bersama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sahrin Salatung, serta staf Sekretariat DPRD Sulbar.
Habsi Wahid mengatakan, 10 Ranperda yang diusulkan terdiri atas rancangan regulasi lanjutan dari tahun 2026 dan sejumlah Ranperda baru yang dipersiapkan untuk tahun 2027.
“Kita mau finalisasi Propemperda tahun 2027. Tadi kita sudah mengusulkan 10 Ranperda dari OPD-OPD. Ada yang sifatnya berlanjut dari tahun 2026, kemudian ada juga yang sama sekali baru untuk tahun 2027 ini,” kata Habsi.
Ia menjelaskan, seluruh OPD terkait telah menyatakan kesiapan menyelesaikan rancangan peraturan daerah beserta naskah akademiknya. Kelengkapan tersebut menjadi syarat penting agar setiap Ranperda dapat diproses sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Pertemuan tadi kita sepakati, insyaallah semua OPD siap menyelesaikan rancangan-rancangan peraturan daerahnya dan naskah akademiknya. Dengan demikian, pada paripurna yang akan datang, insyaallah dengan konsep ini kita akan setujui,” ujarnya.
Habsi menegaskan, penyusunan Propemperda bukan sekadar agenda rutin legislasi, tetapi menjadi bagian penting dalam menyiapkan landasan hukum bagi kebijakan dan pembangunan daerah. Karena itu, setiap usulan perlu dipastikan memiliki urgensi serta kesiapan substansi.
Pembahasan bersama OPD juga diarahkan untuk menyelaraskan kebutuhan regulasi dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Selanjutnya, 10 usulan Ranperda tersebut akan dibawa ke tahapan pembahasan dan persetujuan melalui rapat paripurna. DPRD Sulbar berharap regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan kelembagaan pemerintah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat. (*)
