Mamuju, Mesakada.com — DPRD Sulbar dibuat pusing karena pengelola dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak juga menjalankan rekomendasi yang telah dikeluarkan.
Karena itu, DPRD Sulbar Kembali membuka audiens dengan menghadirkan koordinator MBG di Sulbar. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua DPRD Sitti Suraida Suhardi dan Munandar Wijaya, Rabu (1/4/2026).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang telah menghasilkan sejumlah rekomendasi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Namun hingga kini, seluruh rekomendasi tersebut belum dijalankan oleh pihak terkait.
Munandar Wijaya menegaskan bahwa tidak adanya realisasi menjadi alasan utama digelarnya audiensi ulang.
“Forum hari ini kembali diadakan karena rekomendasi yang telah disepakati sebelumnya belum satu pun dilaksanakan oleh pengelola dapur MBG di Sulbar,” ujarnya.
Ia menyebut Aliansi Rakyat Bersatu kembali menyurati DPRD karena hasil audiensi sebelumnya belum menunjukkan perkembangan signifikan. DPRD pun mendesak agar ada langkah konkret dari pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN) Sulbar.
“Kami berharap langkah konkret dapat segera dilakukan dan dilaporkan kepada DPRD agar bisa kami sampaikan kembali kepada Aliansi. Ini penting agar semua pihak puas atas upaya yang dilakukan,” tegas Munandar.
Sementara itu, Kepala BGN Perwakilan Sulbar, Firazh Ahmadila, mengakui rekomendasi DPRD belum dapat dijalankan karena masih menunggu petunjuk teknis dari BGN pusat.
“Rekomendasi tersebut belum bisa kami laksanakan karena bukan bagian dari juknis BGN pusat. Namun, semuanya sudah kami laporkan dan saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut,” jelasnya.
Dalam audiensi sebelumnya, DPRD Sulbar telah mengeluarkan tujuh poin rekomendasi, di antaranya penyusunan SOP penyediaan menu, pemenuhan standar gizi, penghentian sementara SPPG bermasalah, penguatan pengawasan, pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, penggunaan bahan baku lokal, serta dorongan kepada pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan.
Namun, hingga saat ini, seluruh poin tersebut belum diimplementasikan, sehingga memicu kembali tekanan dari DPRD dan Aliansi Rakyat Bersatu agar segera ditindaklanjuti. (*)
