Mamasa, Mesakada.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi warga oleh PNM Unit Mamasa, Senin (29/6/2026). RDP dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Mamasa, Arwin Rahman Tona, dan dihadiri sejumlah masyarakat yang mengaku menjadi korban.
Dalam forum tersebut, warga yang didampingi GMNI Cabang Mamasa menyampaikan keluhan atas dugaan penggunaan data pribadi berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) tanpa sepengetahuan mereka. Mereka mengaku mengalami kerugian finansial yang bervariasi, mulai sekitar Rp 3 juta hingga Rp 9 juta.
Selain kerugian materi, warga juga menilai persoalan tersebut berdampak pada perubahan status desil kesejahteraan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. GMNI Cabang Mamasa turut menyerahkan sejumlah data masyarakat yang mengaku dirugikan oleh PNM Unit Mamasa.
Ketua GMNI Mamasa, Toni Mekar Putra, dalam RDP itu mendesak agar operasional PNM Unit Mamasa dihentikan secara permanen.
“Di sini kami menuntut sekiranya PNM Unit Mamasa segera ditutup secara permanen karena sangat merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Toni.
Toni juga menegaskan pihaknya akan menggelar aksi bersama sejumlah aktivis dan organisasi kepemudaan (OKP) jika tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Ia menilai ketidakhadiran pihak PNM Unit Mamasa dalam RDP menunjukkan sikap yang tidak mengindahkan undangan DPRD sebagai lembaga representatif tertinggi di Kabupaten Mamasa.
Sementara itu, DPRD Mamasa menjadwalkan RDP lanjutan pada 1 Juli 2026. Dalam pertemuan berikutnya, DPRD akan mengupayakan menghadirkan pihak PNM Unit Mamasa serta PNM Cabang Makassar guna memberikan klarifikasi atas dugaan yang disampaikan masyarakat. (*)
