Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar bersama Bank Indonesia terus mengakselerasi strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu fokus utamanya adalah digitalisasi pajak kendaraan bermotor serta integrasi data wajib pajak demi akurasi dan efisiensi.
Digitalisasi memungkinkan proses pembayaran dilakukan tanpa perlu datang ke kantor Samsat. Masyarakat kini bisa membayar pajak secara non-tunai kapan saja, tanpa batasan waktu layanan.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan juga soal perubahan pola pikir pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.
“Paradigma harus diubah. Dari orientasi belanja menjadi orientasi pendapatan. Karena harus ada dulu didapat, baru belanja. Jangan kita belanja-belanja terus,” tegas Suhardi.
Ia juga menyoroti potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal karena tidak tertangkap dalam sistem yang ada. Menurutnya, bukan karena kebocoran, tetapi karena belum dijangkau.
“Makanya kita kerja sama dengan enam kabupaten. Ada pembagian, ada pajak yang diterima provinsi, bagian kabupaten, dan sebaliknya. Namanya opsen,” jelasnya.
Suhardi optimistis, penerapan sistem digital akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah.
“Dengan digitalisasi, tidak ada lagi saling curiga. Semua bisa efisien dan efektif,” tandasnya. (*)
