Mamuju, Mesakada.com — Wakil Ketua Umum (WKU) Kadin Sulbar, Faizal Husain Moga, menyoroti rencana pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Sulbar yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme organisasi. Salah satu yang dipersoalkan yakni adanya kewajiban membawa dana pendaftaran sebesar Rp 1 miliar bagi calon peserta atau kandidat.
Faizal mempertanyakan transparansi penggunaan dana tersebut, terlebih lokasi pelaksanaan Musprov disebut akan digelar di rumah pribadi eks ketua Kadin Sulbar, Taslim Tammauni.
“Bahwa pendaftaran itu diharuskan membawa duit Rp 1 miliar. Sementara saya lihat tempat pelaksanaan itu di rumahnya sendiri Pak Uwe, Pak Taslim. Nah artinya itu bisa jadi pertanyaan buat kami. Kok uang Rp 1miliar nantinya masa diadakan di sana, di rumahnya beliau,” kata Faizal, Senin (11/5/2026).
Ia menilai, selama ini agenda-agenda Kadin umumnya dilaksanakan di hotel atau tempat representatif yang layak untuk kegiatan organisasi tingkat provinsi.
“Paling tidak kan selama ini kita tahu sendiri acara Kadin itu di mana-mana dilaksanakan di hotel yang representatif,” katanya.
Faizal juga mendesak Kadin pusat untuk segera mengambil sikap terhadap polemik yang terjadi di tubuh Kadin Sulbar. Menurutnya, laporan terkait persoalan tersebut sudah disampaikan sejak dua bulan lalu oleh sejumlah pengurus dan ALB, namun hingga kini belum ada respons.
“Kami sangat berharap Kadin Indonesia mengambil sikap. Mungkin memberi teguran kepada pengurus yang demisioner supaya rencana Musprov itu betul-betul berjalan sesuai aturan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, para pengurus yang menyampaikan keberatan juga merupakan bagian dari struktur resmi organisasi dan memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan
“Kalau harapan saya, paling tidak Kadin Indonesia mengambil tindakan terhadap Kadin Sulbar yang sudah demisioner. Karena kami di dalamnya juga, ada di SK itu,” tutup Faizal. (ajs)
