Mamuju, Mesakada.com – Pemkab Mamuju menegaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju merupakan kebutuhan riil untuk mempercepat pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mendorong pemerataan pembangunan di ibu kota Provinsi Sulbar.
Hal itu disampaikan Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, saat memimpin rapat pembahasan pembentukan DOB Kota Mamuju, Rabu (17/6/2026). Menurutnya, agenda pemekaran tidak boleh dipandang sekadar sebagai pembentukan wilayah administratif baru, tetapi sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pembentukan daerah otonomi baru bukan sekadar agenda administratif atau pemekaran wilayah semata. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan,” kata Sutinah.
Sutinah menjelaskan, beban administrasi dan tuntutan pelayanan publik di Mamuju terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan laju urbanisasi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu, pembentukan DOB Kota Mamuju dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Gagasan pembentukan DOB Kota Mamuju bukan didasarkan atas kepentingan politik sesaat, melainkan sebuah kebutuhan riil dan objektif demi efektivitas roda pemerintahan serta percepatan pembangunan di segala sektor,” ujarnya.
Meski demikian, Sutinah mengingatkan bahwa proses pemekaran daerah harus melalui kajian yang komprehensif dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi wilayah, penegasan batas administrasi, pembagian aset yang adil, serta penguatan kajian akademis sebagai dasar pengusulan DOB.
“Kita tidak ingin hanya membentuk wilayah baru, tetapi kita ingin memastikan bahwa wilayah tersebut nantinya benar-benar mampu tumbuh menjadi daerah yang mandiri, kompetitif, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Sutinah juga meminta seluruh pihak menjaga soliditas dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Menurutnya, setiap rekomendasi yang dihasilkan harus mampu menjawab tiga tujuan mendasar, yakni percepatan pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Jika ketiga hal tersebut dapat dijawab dengan baik dan didukung oleh kesiapan sumber daya, infrastruktur, kapasitas pemerintahan, serta dukungan masyarakat, maka langkah yang kita ambil akan memiliki fondasi yang kuat untuk diperjuangkan ke tingkat berikutnya,” tuturnya.
Ia berharap pembahasan DOB Kota Mamuju dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, memiliki landasan akademis yang kuat, serta menjadi pijakan bersama dalam merancang masa depan daerah yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing. (*)
