Mamuju, Mesakada.com – Tiga ahli waris nelayan di Kabupaten Mamuju menerima santunan masing-masing sebesar Rp 42 juta melalui program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai Pemkab Mamuju. Penyerahan santunan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkab Mamuju dalam memberikan perlindungan kepada nelayan dan kelompok pekerja rentan lainnya.
Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi menegaskan santunan yang diterima para ahli waris merupakan manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang iurannya dibayarkan oleh Pemkab Mamuju.
“Tadi kita sudah lihat penyerahan santunan. Santunan itu bukan dari BPJS Ketenagakerjaan, tetapi dari Pemkab Mamuju. Alhamdulillah tahun ini Pemkab Mamuju menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk masyarakat Mamuju, terutama nelayan, petani, kelompok rentan, UMKM, dan lainnya,” kata Sutinah, saat menghadiri Festival Nelayan di Desa Sumare, Kecamatan Simboro, Sabtu (18/7/2026)
Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di sektor berisiko agar keluarga tidak kehilangan perlindungan ekonomi apabila pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
Sutinah menjelaskan, selama ini Pemkab Mamuju tidak hanya mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembiayaan BPJS Kesehatan, tetapi juga membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan.
“Kalau BPJS Kesehatan, masyarakat yang sakit bisa berobat ke rumah sakit secara gratis. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, apabila terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan santunan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, tiga ahli waris nelayan yang menerima santunan masing-masing memperoleh manfaat sebesar Rp 42 juta. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu keberlangsungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Meski demikian, Sutinah mengakui kemampuan anggaran daerah masih terbatas sehingga pemerintah belum dapat memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.
“Di tengah keterbatasan anggaran yang kita hadapi, Pemerintah Kabupaten Mamuju tetap berupaya melindungi masyarakat. Saat ini yang menjadi prioritas adalah nelayan, petani, UMKM, dan kelompok rentan lainnya,” pungkasnya. (*)
