Mamuju, Mesakada.com – Sensus Ekonomi (SE) 2026 ditargetkan menjadi game changer perekonomian Sulbar pada 2027. Data yang dihimpun melalui sensus diharapkan tidak berhenti sebagai produk statistik, tetapi menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan arah kebijakan hingga penganggaran daerah.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 30 September.
Statistisi Ahli Madya BPS Sulbar, Eka Khaerandy Oktafianto, mengatakan basis data SE2026 berpotensi menjadi game changer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar pada 2027. Sensus tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran lebih lengkap mengenai struktur ekonomi dan karakteristik usaha di Sulbar.
Pendataan SE2026 mencakup berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari perdagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi, informasi dan komunikasi, keuangan, pendidikan, kesehatan hingga berbagai aktivitas jasa.
Kepala Bapperida Sulbar Amujib mengatakan, nilai strategis SE2026 terletak pada kemampuan data tersebut dalam menjelaskan kondisi ekonomi secara lebih rinci. Data diharapkan mampu menjawab sektor yang tumbuh, wilayah yang membutuhkan intervensi, kelompok usaha yang perlu diperkuat, hingga kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan.
“Data adalah fondasi perencanaan,” tegas Amujib.
Ia mengatakan, hasil SE2026 nantinya diharapkan dapat disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah kabupaten. Data tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan maupun penyesuaian perencanaan pembangunan dan penganggaran, terlebih pemerintah daerah mulai memasuki tahapan penyusunan program dan anggaran 2027.
Amujib berharap hasil SE2026 dapat menjadi salah satu bahan dalam penyusunan RKPD dan APBD 2027. Dengan begitu, kebijakan ekonomi tidak hanya bertumpu pada asumsi, tetapi memiliki dasar data yang lebih rinci.
Menurutnya, hasil sensus juga perlu diterjemahkan ke dalam kebutuhan yang lebih operasional. Misalnya, kabupaten dengan konsentrasi usaha tertentu, wilayah dengan penyerapan tenaga kerja tinggi, rantai nilai komoditas yang masih dapat diperpanjang, hingga wilayah yang membutuhkan dukungan produktivitas.
Namun, pemanfaatan data tersebut masih menghadapi pekerjaan rumah. Amujib mengakui pemerintah daerah belum memiliki satu kesepakatan mengenai data yang digunakan dan dapat dipertukarkan antarinstansi.
“Kita tidak punya satu kesepakatan data mana yang harus kita pakai, yang bisa dipertukarkan,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Sulbar mendorong integrasi statistik sektoral dengan statistik dasar BPS. Integrasi tersebut bukan hanya menyangkut angka, tetapi juga kesamaan definisi, sumber, metodologi, metadata hingga penanggung jawab data.
Bagi Amujib, kualitas data berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Data yang jelas dan konsisten akan membuat perencanaan, pembahasan kebijakan hingga evaluasi program menjadi lebih terarah.
Dari sisi Bank Indonesia (BI), data SE2026 juga dapat dipadukan dengan berbagai sumber untuk memperkuat pembacaan ekonomi daerah.
Analis Fungsi Data Statistik dan Ekonomi Keuangan KPw BI Sulbar, Ahmad Fikri, mengatakan data mengenai sebaran usaha, skala usaha, kendala usaha, struktur usaha dan pemanfaatan teknologi digital dapat dikombinasikan dengan data kredit, transaksi sistem pembayaran, survei serta indikator ekonomi lainnya.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menghasilkan asesmen ekonomi yang lebih tajam sebagai dasar perumusan kebijakan.
Terlebih, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada 2026 menunjukkan perlambatan dari triwulan pertama ke triwulan kedua. Berdasarkan materi BI, ekonomi Sulbar tumbuh 5,35 persen pada triwulan I 2026, kemudian menjadi 5,20 persen pada triwulan II.
Data yang lebih rinci dari SE2026 diharapkan dapat membantu pemerintah membaca sumber pertumbuhan secara lebih detail, sekaligus menentukan sektor dan wilayah yang membutuhkan intervensi.
Kepala BPS Sulbar Suri Handayani mengatakan SE2026 memang diarahkan untuk menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha serta perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, statistik harus ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat perencanaan dan evaluasi pembangunan.
Ia berharap hasil sensus nantinya tidak hanya menjadi milik BPS, tetapi dimanfaatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat.
“Statistik adalah milik kita semua,” katanya. (ajs)
