Sumut, Mesakada.com — Badan Penghubung Daerah Sulbar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI) Tahun 2026 yang berlangsung di Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada 11–13 Juni 2026.
Rakornas yang diikuti 147 peserta dari seluruh Indonesia tersebut membahas penguatan kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam mencegah serta mengatasi inflasi melalui peningkatan kerja sama daerah di bidang penyediaan bahan pangan.
Forum ini menekankan pentingnya sinergi antarwilayah untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan sebagai langkah strategis menekan laju inflasi. Kerja sama antardaerah dinilai menjadi salah satu solusi dalam mengantisipasi gejolak harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Melalui keikutsertaannya, Badan Penghubung Sulbar memperkuat jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah lain sekaligus membuka peluang kolaborasi yang dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah Badan Penghubung Sulawesi Barat, Nurul Farasmy, mengatakan pengendalian inflasi menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian seluruh daerah karena berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Penanganan dan pencegahan inflasi sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, mempertahankan stabilitas ekonomi, serta mencegah peningkatan kemiskinan. Karena itu, kolaborasi antardaerah dalam penyediaan bahan pangan menjadi langkah penting yang harus terus diperkuat,” kata Nurul.
Ia menjelaskan, inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak pada menurunnya nilai uang dan meningkatnya harga kebutuhan pokok yang pada akhirnya membebani masyarakat.
“Jika inflasi dibiarkan tanpa pengendalian yang baik, nilai uang akan terus menurun sehingga kebutuhan pokok menjadi semakin mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Kondisi ini tentu akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga,” ujarnya.
Menurut Nurul, materi yang dibahas dalam Rakornas FORKAPPSI 2026 juga relevan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Materi yang dibahas dalam Rakornas FORKAPPSI 2026 juga sejalan dengan program Panca Daya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. (*)
