Mamuju, Mesakada.com — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp 200 miliar.
Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulbar yang digelar di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur, pada Kamis 13 Maret 2025.
SDK menjelaskan tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah.
Kondisi ini memaksa pemerintah provinsi untuk melakukan penyesuaian besar dalam anggaran dan efisiensi belanja.
Ia mengatakan bahwa selain defisit sebesar Rp 200 miliar, Pemprov Sulbar juga harus merespons kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
“APBD provinsi itu defisit Rp 200 miliar, sehingga kami harus menormalkan. Artinya, ada kelebihan belanja Rp 200 miliar yang harus kami efisiensikan,” ujar SDK.
Selain defisit anggaran daerah, SDK menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menambah beban yang harus ditanggung oleh Pemprov Sulbar.
“Efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat di Sulbar sebesar Rp 130 miliar. Jadi, total penghematan yang harus kami lakukan mencapai Rp 330 miliar,” tambahnya.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, SDK mengingatkan pentingnya pengelolaan yang efisien dan bijaksana untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan tetap berjalan, meskipun dengan sumber daya yang terbatas.
Defisit anggaran dan kebijakan efisiensi ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Sulawesi Barat, terutama dalam menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan yang terus berkembang di tengah keterbatasan anggaran. (*)
