Mamuju, Mesakada.com – Aliansi Tenaga Kontrak (Tekon) Kabupaten Mamuju, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sulbar terkait polemik penerimaan PPPK Paruh Waktu di Mamuju.
Aliansi Tekon Mamuju menyampaikan sejumlah tuntutan dan keluhan. Mereka meminta penjelasan serta klarifikasi yang transparan mengenai kebijakan dan mekanisme penerimaan PPPK Paruh Waktu.
Termasuk meminta DPRD Sulbar turun tangan mencari solusi yang adil dan tidak merugikan tenaga kontrak yang telah lama mengabdi di daerah.
Anggota DPRD Sulbar, M. Khalil Gibran menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan aliansi akan diperjuangkan melalui mekanisme resmi.
“RDP ini merupakan wadah bagi kami untuk mendengar langsung keluhan tenaga kontrak. Aspirasi mereka akan kami teruskan ke DPR RI, dan BKN agar dapat dibicarakan lebih lanjut,” kara Khibran, Senin (29/9/2025).
Selain itu, Komisi I juga akan melaporkan kepada pimpinan DPRD dan berkoordinasi dengan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) untuk mencari solusi terbaik.
“Dan kami berharap ada jalan keluar yang adil dan tidak merugikan tenaga kontrak, khususnya yang sudah lama mengabdi,” ucapnya. (rls)
