Mamuju, Mesakada.com — Penolakan terhadap aktivitas eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) di Desa Botteng, Kabupaten Mamuju, terus disuarakan warga. Masyarakat bahkan mengutus perwakilan ke Jakarta untuk mempertanyakan keberadaan PT Perminas dan meminta pemerintah pusat mengevaluasi aktivitas perusahaan tersebut.
Penolakan ini makin gencar di tengah klaim Kepala Desa Botteng, Natsir, yang menyebut 99 persen warganya mendukung kegiatan eksplorasi LTJ.
Salah seorang warga Botteng, Martin, mengatakan pengiriman perwakilan masyarakat ke Jakarta dilakukan agar pemerintah pusat mengetahui langsung persoalan yang dipertanyakan warga, termasuk dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan di lapangan.
“Kami mengutus satu orang perwakilan masyarakat ke Jakarta untuk mempertanyakan persoalan keberadaan PT Perminas,” kata Martin di Desa Botteng.
Menurutnya, masyarakat tidak ingin hanya disuguhi penjelasan mengenai potensi ekonomi dan peluang pekerjaan dari aktivitas eksplorasi LTJ. Warga juga menuntut keterbukaan informasi mengenai potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan mereka.
“Jangan hanya berbicara dampak positifnya. Kami juga ingin mengetahui dampak negatifnya seperti apa. Apa yang akan terjadi terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat jika kegiatan ini berlanjut,” jelasnya.
Martin mengungkapkan, terdapat sejumlah hal yang dinilai janggal dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Persoalan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat meminta klarifikasi langsung kepada pemerintah pusat.
“Menurut kami, ada beberapa hal yang janggal dan tidak sesuai prosedur. Poin-poin itulah yang akan kami sampaikan di sana. Kami akan mempertanyakan hal tersebut agar pemerintah pusat mengetahui bagaimana aktivitas mereka di lapangan dengan kondisi seperti ini,” ungkapnya.
Kekhawatiran warga terutama berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat. Sebagian besar warga Botteng menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Karena itu, mereka mempertanyakan potensi dampak eksplorasi terhadap lahan pertanian dan sumber air.
Martin menegaskan, masyarakat tidak ingin aktivitas eksplorasi berlanjut tanpa kejelasan mengenai prosedur, dampak lingkungan, serta jaminan perlindungan terhadap kehidupan warga.
Apabila hasil klarifikasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat akan meminta agar aktivitas perusahaan dihentikan.
Penolakan warga ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dan perusahaan agar tidak mengabaikan suara masyarakat yang berada langsung di sekitar wilayah eksplorasi. (*)
