Mamuju, Mesakada.com – Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Pro MBG, Rara Calista, memaparkan alasan mengapa program MBG mesti dipertahankan. Menurut dia, selain menambah kebutuhan gizi anak dan ibu hamil, program ini ikut menggerakkan ekonomi daerah.
Hal itu diutarakan saat kelompoknya menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Sulbar, Senin (29/6/2026). Program ini, kata Rara, dapat menciptakan lebih dari 10 ribu lapangan kerja di Sulbar.
Rara memproyeksikan, Sulbar memiliki 137 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika setiap SPPG mempekerjakan rata-rata 47 orang, maka akan tercipta sekitar 6.439 lapangan kerja langsung. Sementara itu, sektor pendukung seperti pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, transportasi hingga distribusi diperkirakan menyerap 4.110 tenaga kerja tidak langsung.
“Artinya ada sekitar 10.549 lapangan pekerjaan yang bergantung pada ekosistem MBG. Apakah 10.549 lapangan pekerjaan ini bukan sesuatu yang layak dipertahankan, diperkuat, dan dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulbar?” kata Rara.
Menurutnya, manfaat ekonomi MBG juga terlihat dari potensi perputaran uang di daerah. Dengan asumsi satu SPPG melayani sekitar 3.000 penerima manfaat dan biaya Rp10 ribu per porsi, maka perputaran ekonomi diperkirakan mencapai Rp90,42 miliar setiap bulan atau sekitar Rp1,085 triliun per tahun apabila seluruh 137 SPPG telah beroperasi.
Dana tersebut, kata Rara, berpotensi menggerakkan ekonomi masyarakat karena akan mengalir ke petani, peternak, nelayan, koperasi, pelaku UMKM hingga penyedia jasa transportasi apabila kebutuhan pangan dipasok dari dalam daerah.
“Ini bukan angka kecil. Ini adalah uang yang berpotensi berputar di Sulawesi Barat setiap tahun, menghidupkan ekonomi rakyat dari desa hingga kota. Yang harus kita lakukan bukan menghentikan program ini, tetapi mengoptimalkan rantai pasok lokal agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat Sulbar,” ujarnya.
Selain dampak ekonomi, massa juga menyoroti potensi penguatan sektor pangan daerah. Dengan estimasi sekitar 411 ribu penerima manfaat, kebutuhan bahan pangan setiap hari diperkirakan mencapai sekitar 41 ton beras, 411 ribu butir telur, 20 ton sayuran, 20 ton buah, serta 20 ton ikan dan daging ayam. Mereka menilai kebutuhan tersebut dapat menjadi pasar yang menjanjikan bagi petani, nelayan, dan peternak lokal.
Rara juga menegaskan, manfaat MBG dirasakan langsung oleh keluarga penerima manfaat. Menurutnya, masih banyak anak sekolah yang berangkat tanpa sarapan atau uang jajan sehingga program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meringankan beban orang tua.
“Bagi mereka, MBG bukan sekadar makan siang. MBG adalah energi untuk belajar, kesempatan memperoleh gizi yang sama, dan harapan untuk tumbuh sehat dan cerdas,” ucapnya.
Ia menambahkan, dengan nilai makanan sekitar Rp 10 ribu per hari, setiap anak dapat menghemat sekitar Rp220 ribu per bulan. Jika dalam satu keluarga terdapat tiga anak penerima manfaat, penghematan yang diperoleh bisa mencapai Rp660 ribu setiap bulan dan dapat dialihkan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya.
Meski mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan MBG, seperti aspek pengawasan, tata kelola, infrastruktur dan rantai pasok, massa menilai hal itu seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Kekurangan bukan alasan untuk menghentikan program. Kekurangan adalah alasan untuk memperbaiki program, melakukan evaluasi bersama, dan memperkuat pengawasan. Tidak ada program besar yang langsung sempurna sejak hari pertama,” tegas Rara.
Dalam aksi tersebut, massa meminta Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan MBG melalui pembentukan tim koordinasi dan pengawasan, satuan tugas penguatan rantai pasok lokal, serta kebijakan yang mengutamakan penggunaan produk lokal. Mereka menilai MBG layak dipertahankan karena telah berkembang menjadi instrumen pembangunan ekonomi baru di Sulawesi Barat.
“Apabila 137 SPPG di Sulbar mampu menggerakkan lebih dari Rp 1,085 triliun ekonomi daerah setiap tahun dan menciptakan lebih dari 10.549 lapangan kerja, maka sesungguhnya MBG bukan lagi sekadar program makan bergizi. MBG telah menjadi instrumen pembangunan ekonomi baru Sulawesi Barat. Tugas kita bukan menghentikannya, tetapi memperbaiki, mengevaluasi, mengawasi, dan mengoptimalkannya,” tutup Rara. (ajs)
