Mamuju, Mesakada.com — Puluhan ribu pegawai tenaga kontrak (tekon) di Sulbar, bakal bersaing memperebutkan 3.539 kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sulbar.
Kuota tersebut terbagi dalam tiga formasi. Yakni tenaga teknis 1.492 kuota, tenaga kesehatan 731 kuota dan tenaga guru 1.316 kuota.
Jika dirinci, Pemkab Majene membuka 1.460 kuota, Pemkab Mamuju 700 kuota, Pemkab Polewali Mandar 600 kuota, Pemkab Pasangkayu 420 kuota, Pemkab Mamuju Tengah 225 kuota, dan Pemkab Mamasa 90 kuota.
Kuota Pemprov Sulbar menjadi yang terkecil di antara enam kabupaten, yakni hanya 44 kuota. Hal itu disebabkan karena keterbatasan anggaran Pemprov Sulbar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar, Bujaeramy Hasan mengatakan, kondisi fiskal daerah mempengaruhi kemampuan Pemprov Sulbar dalam menerima PPPK 2024.
“Kemampuan fiskal daerah hanya mampu membiayai 44 PPPK 2024. Fiskal daerah kita terbatas untuk membiayai gaji ASN,” kata Bujaeramy, saat dikonfirmasi belum lama ini.
Menurut dia, kebijakan Keuangan Pemerintah Nasional (KKPN) telah membatasi belanja pegawai dalam APBD. Dalam aturan itu, APBD hanya bisa membiayai belanja pegawai maksimal 30 persen. (js)
