Mamuju, Mesakada.com — Kabupaten Majene menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulbar berdasarkan data e-PPGBM per Juli 2026 yang diperbarui pada 19 Agustus 2026. Angkanya mencapai 32,02 persen, lebih tinggi dibanding lima kabupaten lainnya.
Secara keseluruhan, prevalensi stunting Sulbar tercatat 27,25 persen. Dari 73.470 balita yang telah diukur, sebanyak 20.023 balita tercatat masuk kategori stunting.
Data tersebut menunjukkan cakupan pengukuran balita di Sulbar telah mencapai 69,08 persen dari total sasaran 106.355 balita.
Majene menempati posisi tertinggi dengan prevalensi 32,02 persen, disusul Mamasa 29,77 persen dan Mamuju 29,49 persen. Selanjutnya Polewali Mandar 27,35 persen, Pasangkayu 22,90 persen, sementara Mamuju Tengah menjadi daerah dengan prevalensi terendah, yakni 18,84 persen. Cakupan pengukuran tertinggi tercatat di Pasangkayu sebesar 76,68 persen.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, mengatakan data tersebut menjadi gambaran penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat intervensi penanganan stunting, terutama di daerah dengan prevalensi tinggi seperti Majene.
Menurutnya, pengukuran dan pencatatan pertumbuhan balita harus terus diperkuat agar setiap anak yang mengalami masalah pertumbuhan dapat segera mendapatkan intervensi sesuai kebutuhannya.
“Data ini menjadi dasar bagi kita untuk melihat kondisi riil di lapangan sekaligus menentukan langkah intervensi yang lebih tepat sasaran. Penanganan stunting membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan saja,” ujar dr. Nursyamsi Rahim.
Ia menambahkan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menurunkan prevalensi stunting yang sebelumnya berada pada angka 35,4 persen berdasarkan hasil SSGI terakhir pada 2024.
Karena itu, penguatan intervensi spesifik dan sensitif, pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kualitas gizi, penguatan peran Posyandu, serta keterlibatan keluarga dan lintas sektor menjadi bagian penting dalam percepatan penurunan stunting.
“Kita ingin setiap kabupaten bergerak berdasarkan data, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar menyasar anak dan keluarga yang membutuhkan,” tegasnya.
Dengan posisi Majene sebagai daerah dengan prevalensi tertinggi, pemerintah daerah didorong memperkuat intervensi dan memastikan program penanganan stunting menyasar anak serta keluarga yang membutuhkan.
Upaya tersebut sejalan dengan visi Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sejak usia dini.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong kolaborasi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, keluarga dan masyarakat untuk memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak.
Dengan data e-PPGBM sebagai salah satu dasar pemantauan, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat intervensi, khususnya di wilayah dengan prevalensi tinggi seperti Majene, dan secara bertahap menurunkan angka stunting di Sulawesi Barat. (*)
