Mamuju, Mesakada.com – Seratus hari bukan waktu lama untuk membuktikan komitmen. Namun bagi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) dan Wakil Gubernur Salim S Mengga (JSM), periode pendek itu cukup untuk memulai lompatan.
Lewat program “Quick Wins 2025”, mereka mengeksekusi janji-janji kampanye yang kini mulai menyentuh akar rumput: kepala desa, perangkat desa, hingga nelayan.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin, 26 Mei 2025, di kantor Gubernur Sulbar, SDK menegaskan bahwa salah satu pencapaian utama adalah penyelesaian skema insentif untuk desa. Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran khusus untuk memberikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya.
“Kita sudah alokasikan anggaran tahun 2025, tunjangan bagi kepala desa sebesar satu juta rupiah dan aparatur desa sebesar lima ratus ribu rupiah,” kata SDK di hadapan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan insan pers.
Program ini tidak asal bagi-bagi insentif. Ada parameter jelas yang dirancang oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) melalui petunjuk teknis (juknis) yang sudah rampung. Dari 575 desa di Sulbar, hanya yang memenuhi sejumlah kriteria yang akan menerima tunjangan tersebut.
“Desa harus membentuk BUMDes, mengaktifkan Posyandu, melakukan penginputan pada Prodeskel dan Epdeskel, serta memastikan percepatan penyaluran dana desa. Tak kalah penting, desa juga wajib memiliki regulasi tentang perkawinan anak,” jelas SDK lebih lanjut.
Tak hanya soal desa, program sosial lain juga digulirkan untuk kelompok rentan, seperti nelayan. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, mengumumkan bahwa pemerintah provinsi bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun skema asuransi bagi nelayan.
“Kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian asuransi nelayan tahun 2025, dengan target penerima sebanyak 14.000 nelayan,” ujar Junda.
Saat ini, menurut Junda, prosesnya tengah berada pada tahap penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan penyusunan Surat Keputusan Gubernur untuk menetapkan daftar penerima yang telah divalidasi.
Wakil Gubernur Salim S Mengga menambahkan bahwa capaian selama 100 hari kerja bukan sekadar simbolik, melainkan fondasi untuk kerja-kerja besar ke depan.
“Sebagian besar program dalam visi-misi kami sudah terlaksana, terutama yang langsung menyentuh masyarakat,” katanya.
Program-program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan dan kesehatan, hingga optimalisasi bantuan pusat. SDK-JSM berharap, fase awal pemerintahan ini menjadi fondasi kuat menuju Sulawesi Barat yang lebih maju dan sejahtera.
“Kita berharap ke depan, 100 hari kerja ini menjadi landasan untuk bergerak lebih maju membangun Sulbar,” tandas Salim. (*)
