Jakarta, Mesakada.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu beradaptasi dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden.
Menurutnya, efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga peluang untuk mendorong sistem kerja yang lebih modern dan digital.
“Efisiensi anggaran ini merupakan pintu pembuka yang bisa dijadikan kesempatan emas bagi para ASN dalam menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan terus menyempurnakan digitalisasi birokrasi yang lebih baik,” ujar Zudan, Senin 3 Februari, di BKN Pusat, Jakarta.
Arahan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagai lembaga yang berperan dalam manajemen ASN di Indonesia, BKN, menurut Zudan, harus memastikan bahwa kebijakan teknis yang diterapkan dapat mempermudah ASN dalam menghadapi berbagai tantangan di lingkup birokrasi.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian meliputi penyelesaian permasalahan hukum, kesejahteraan dan jenjang karier ASN, pengembangan karier fungsional hingga level tertinggi, serta akses mudah terhadap pendidikan dan layanan kepegawaian lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Zudan menegaskan bahwa ASN harus melihat efisiensi anggaran ini bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kecepatan pelayanan publik.
“BKN sebagai bapak para ASN harus dapat membantu menyelesaikan masalah manajemen ASN ini. Jangan sampai menghambat para ASN dalam meraih jenjang karier pegawainya,” pesannya. (*)
