Polewali, Mesakada.com — Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Polewali Mandar (Polman) masih jauh dari target. Kondisi ekonomi masyarakat yang lesu disebut menjadi salah satu faktor utama rendahnya pembayaran pajak kendaraan tahun 2026.
Untuk mengejar target penerimaan, UPTD Pelayanan Pajak Daerah/SAMSAT Polman turun langsung ke lapangan melakukan validasi kendaraan dinas sekaligus penagihan aktif terhadap kendaraan yang menunggak pajak.
Dipimpin Kepala UPTD Pelayanan Pajak Polewali Mandar, Syarifah Husni, tim Samsat menyasar sejumlah kelurahan di Kecamatan Polewali hingga menyerahkan data kendaraan menunggak ke Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Senin (25/5/2026).
Langkah tersebut dilakukan karena capaian PKB Polman hingga triwulan II Tahun 2026 baru mencapai 26,97 persen, sementara target yang ditetapkan sebesar 45 persen.
“Ini menjadi cambuk keras bagi kami. Kami tidak bisa hanya menunggu wajib pajak datang ke kantor. Semua lini harus disentuh langsung,” tegas Syarifah.
Ia menjelaskan, selain kesadaran wajib pajak yang masih rendah, perlambatan ekonomi masyarakat turut berdampak pada kemampuan membayar pajak kendaraan. Di samping itu, masih banyak kendaraan belum mutasi dan tunggakan pajak yang berlangsung bertahun-tahun.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meningkatkan pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapensa) Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan jajaran Samsat harus lebih aktif bekerja di lapangan untuk mengejar target penerimaan daerah.
“Kalau target ingin tercapai, maka seluruh jajaran harus turun langsung ke lapangan, validasi data, dan bergerak aktif menagih kendaraan menunggak. Tidak ada lagi pola kerja menunggu,” tegasnya.
Ia menambahkan, optimalisasi penerimaan PKB menjadi tanggung jawab bersama karena sektor tersebut masih menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulbar. (*).
