Mamuju, Mesakada.com — Pemprov Sulbar bakal mengalokasikan Rp 60 miliar program padat karya di tahun 2027. Rencana itu mencuat dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Senin (9/2/2026).
Gubernur Suhardi Duka (SDK) menyampaikan, penyusunan RKPD 2027 dilakukan dengan melihat tren pembangunan daerah dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menilai kondisi ekonomi Sulbar mulai menunjukkan perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang telah melampaui rata-rata nasional dan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.
“RKPD hari ini untuk 2027 tentu kita melihat arah pembangunan sejak 2025 sudah mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional, ini kebanggaan. Pertumbuhan itu juga menghasilkan penurunan angka kemiskinan,” ujar SDK.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pemerintah daerah masih perlu memberi perhatian khusus pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan. Pemerintah akan mengkaji faktor penyebab, termasuk pengaruh musim terhadap ketersediaan lapangan kerja di sejumlah sektor.
Sebagai langkah responsif, Pemprov Sulbar telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 60 miliar pada tahun 2026 untuk mendukung program penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Dalam forum konsultasi publik RKPD 2027, pemerintah provinsi juga membuka ruang partisipasi luas bagi para pemangku kepentingan. Berbagai masukan, saran, dan pertimbangan dari stakeholder, instansi pemerintah pusat, serta perguruan tinggi akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah akan mempertimbangkan proyeksi dan rekomendasi pertumbuhan ekonomi dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, guna memastikan target pembangunan daerah realistis dan selaras dengan kondisi makroekonomi.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh pandangan, masukan, dan kritik yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bagian penting dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah.
“Semua pandangan dan kritik tentu kita terima dalam rangka perbaikan dan penyusunan rencana pembangunan 2027 agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap penyusunan RKPD 2027 dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (rls)
