Mamuju, Mesakada.com — Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kembali mengalami penyesuaian target penyelesaian. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, kemudian diperpanjang hingga 2026, kini tengah diproses untuk kembali diperpanjang sampai Desember 2028.
Hingga 20 Juli 2026, progres fisik pembangunan bendungan pertama di Sulawesi Barat tersebut baru mencapai 58,59 persen, sedangkan progres keuangan berada di angka 58,39 persen.
Dari sisi anggaran, Bendungan Budong-Budong pada 2026 mendapat alokasi sekitar Rp 20 miliar, dengan realisasi sekitar Rp 15 miliar hingga periode tersebut.
Penyesuaian target penyelesaian proyek tidak lepas dari sejumlah tantangan, terutama terkait keterbatasan dan efisiensi anggaran. Kondisi pendanaan tersebut turut memengaruhi ritme pekerjaan dan membuat penyelesaian proyek mengalami beberapa kali perubahan jadwal.
Kanwil DJPb Sulbar melakukan supervisi terhadap proyek tersebut untuk melihat perkembangan pekerjaan, realisasi anggaran, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala teknis dan pendanaan yang dapat menghambat pembangunan.
Selain persoalan anggaran, terdapat risiko teknis yang perlu menjadi perhatian, khususnya ketergantungan terhadap temporary cofferdam serta pekerjaan timbunan tanah liat (clay) pada bendungan utama. Pekerjaan tersebut perlu dijaga agar tidak mengalami jeda yang dapat berdampak terhadap tahapan pembangunan berikutnya.
Kanwil DJPb Sulbar menilai keberlanjutan proyek tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang dikucurkan, tetapi juga harus memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.
Bendungan Budong-Budong sendiri dirancang memiliki potensi irigasi seluas 3.047 hektare, penyediaan air baku 0,41 meter kubik per detik, reduksi banjir hingga 330,87 meter kubik per detik, serta potensi PLTMH sebesar 0,60 MW.
Dengan progres fisik yang baru mencapai 58,59 persen pada Juli 2026, perhatian kini tertuju pada bagaimana proyek tersebut dapat dikebut agar target penyelesaian baru yang tengah diproses, yakni Desember 2028, benar-benar dapat terealisasi.
Kunjungan Kanwil DJPb Sulbar bersama BWS Sulawesi V, KPPN Mamuju, KPP Pratama Mamuju dan kontraktor pelaksana juga dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan.
Supervisi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara aspek anggaran, pelaksanaan pekerjaan dan pembiayaan, sehingga proyek yang telah beberapa kali mengalami perubahan target tersebut dapat diselesaikan dan segera memberikan manfaat bagi masyarakat Sulbar. (rls)
