Mamuju, Mesakada.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan kemiskinan ekstrem di wilayah ini benar-benar hilang pada 2026. Optimisme itu ditegaskan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar saat memaparkan capaian pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem semester I tahun 2025 dalam forum nasional sosialisasi penilaian kinerja daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/7).
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, paparan disampaikan oleh Fungsional Perencana Ahli Muda, Masita Pratiwi Husni, didampingi staf Haykal Inayah Ramadhan secara virtual melalui Zoom Meeting.
“Kegiatan ini tujuannya dalam rangka sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kemendagri, untuk penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2025,” ujar Masita.
Menurut Masita, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga (SDK-JSM), yakni mempercepat kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang inklusif.
Forum yang dipimpin langsung Dirjen Bangda Kemendagri Restuardy Daud ini juga membahas arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk indikator penurunan kemiskinan dalam pengalokasian dana insentif fiskal 2025.
Penilaian kinerja daerah dalam pengentasan kemiskinan mencakup dokumen penting seperti SK Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2025-2029, Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2025, dan laporan pelaksanaan pengentasan kemiskinan semester I 2025. Adapun bobot penilaian terbagi menjadi: kinerja daerah (40%) dan alokasi serta realisasi anggaran (60%).
Dalam laporan nasional, angka kemiskinan per semester I 2025 tercatat mencapai 24,06 juta jiwa atau 9,03%, sedangkan kemiskinan ekstrem masih berada di angka 3,59 juta jiwa atau 1,26%.
Pemerintah pusat menetapkan target ambisius: kemiskinan secara umum ditekan hingga 5% pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan nol persen pada 2026.
Selain Kemendagri, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Bappenas serta seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. (*)
