Mamuju, Mesakada.com — Hasil perikanan Sulbar masih banyak dijual dalam bentuk mentah ke luar daerah. Kondisi ini membuat Sulbar kehilangan nilai tambah ekonomi yang ditaksir mencapai Rp39 miliar setiap tahun.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Safaruddin mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan ekonomi biru di Sulbar. Menurutnya, hasil laut yang keluar tanpa melalui proses pengolahan membuat nilai ekonomi lebih besar justru dinikmati daerah lain.
“Selama ini nelayan kita menjual ikan dalam bentuk mentah ke luar daerah, kita kehilangan nilai tambah hingga Rp39 miliar per tahun,” kata Safaruddin.
Karena itu, DKP Sulbar mendorong Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengambil peran sebagai off-taker hasil nelayan. KDKMP diharapkan menjadi tempat pengumpulan, pengolahan, sekaligus pemasaran hasil perikanan sebelum produk dipasarkan ke luar daerah.
“Ke depan, KDKMP harus menjadi off-taker, menjadi pusat kumpul, pengolah, dan pemasar. Jangan biarkan ikan Sulbar menyejahterakan daerah lain,” tegasnya.
Sulbar sendiri memiliki potensi ekonomi biru yang besar dengan garis pantai sepanjang 663 kilometer, 69 pulau, dan 79.532 pelaku usaha perikanan.
Produksi perikanan Sulbar pada 2024 mencapai 179.748 ton. Produksi tersebut terdiri dari perikanan tangkap sebanyak 71.559 ton dan perikanan budidaya sebanyak 108.321 ton.
Namun, besarnya produksi tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan struktural. Selain kebocoran nilai tambah karena penjualan ikan mentah ke luar daerah, sektor perikanan juga menghadapi dampak perubahan iklim, rantai perizinan kapal yang rumit, serta keterbatasan infrastruktur rantai dingin (cold chain).
Untuk memperkuat hilirisasi, DKP Sulbar telah menyusun Blueprint Investasi TA 2027 senilai Rp356,3 miliar. Salah satu fokusnya adalah membangun infrastruktur yang memungkinkan hasil perikanan diolah dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sebelum keluar dari Sulbar.
Rencana tersebut mencakup budidaya terintegrasi dan Keramba Jaring Apung (KJA) Rp246,95 miliar, Sentra Pengolahan PPI Palipi Rp35 miliar, Pengawasan Pokmaswas dan VMS Rp28,08 miliar, Pabrik Es Balok Kasiwa berkapasitas 20 ton per hari Rp8,15 miliar, serta Rumah Kemasan untuk 30-50 UMKM senilai Rp6,15 miliar.
Safaruddin menegaskan penguatan hilirisasi tersebut diarahkan agar aktivitas ekonomi dari hasil laut tidak berhenti pada proses penangkapan. Dengan pengolahan dan pemasaran yang dilakukan di Sulbar, nilai tambah diharapkan tetap berputar dan memberikan manfaat lebih besar bagi nelayan serta pelaku usaha di daerah. (*)
